Balai Latihan Kerja Belum Menjawab Tantangan Zaman

PONTIANAK, KOMPAS — Sebanyak 664.953 dari 2,3 juta pekerja di Kalimantan Barat hanya tamatan sekolah dasar. Mereka memerlukan pelatihan khusus untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing di tengah revolusi industri 4.0. Namun, sayangnya balai latihan kerja masih belum merespons perkembangan zaman.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Salah satu pekerja dengan pendidikan rendah.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalbar Sri Jumiadatin, Jumat (9/11/2018), mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalbar memiliki dua balai latihan kerja yang kini bernama unit latihan kerja industri. Keduanya terletak di Kota Pontianak dan Entikong, Kabupaten Sanggau.

”Di kabupaten-kabupaten juga ada, misalnya di Kabupaten Ketapang, Mempawah, Sambas, dan Kota Singkawang. Namun, kondisinya jika dilihat dalam konteks revolusi industri 4.0 memang masih tertinggal, baik sarana maupun infrastrukturnya,” ujarnya.

Meskipun demikian, ada juga beberapa jurusan yang dinilai masih relevan dengan kondisi sekarang. Jurusan itu misalnya komputer, las listrik, dan administrasi perkantoran.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalbar memang menyadari bahwa jurusan yang dibuka dalam pelatihan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Demikian juga sarana dan prasarana dan tempat uji kompetensinya.

Namun, hal itu belum memungkinkan karena terkendala biaya. Sebab, pemerintah saat ini hendak merevitalisasi SMK. SMK diperkuat dalam arti jurusan yang peluang kerjanya masih terbuka akan didukung sarana dan prasarana belajar yang lebih baik.

Eddy Suratman, Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Tanjungpura, Pontianak, menilai, pendidikan di Indonesia, khususnya di Kalbar, juga lamban dalam merespons kebutuhan dunia kerja. ”Antara keterampilan di dunia kerja dan yang disiapkan di institusi pendidikan tidak sesuai,” ujarnya.

Padahal, seharusnya perubahan kebutuhan terhadap tenaga kerja perusahaan sudah bisa diantisipasi beberapa tahun lalu. ”Beberapa tahun lalu, sektor kayu sudah mulai redup. Harusnya institusi pendidikan mulai berpikir bahwa sehabis itu ada sejumlah perkembangan, termasuk adanya disrupsi,” ucap Eddy.

Kendala itu sebetulnya bisa diminimalkan jika balai latihan kerja di daerah-daerah dapat berfungsi dengan baik. Namun, faktanya, kalaupun ada latihan, hal itu juga tidak sesuai dengan kebutuhan sektor yang dikembangkan di suatu daerah.

”Balai latihan kerja harus mereformasi dirinya sehingga mampu menyiapkan tenaga kerja yang sesuai pengembangan. Selama ini, kalaupun ada latihan, hanya pelatihan bengkel dan usaha kecil. Harusnya lebih berani menyesuaikan diri dengan perkembangan,” tuturnya.