Pemprov Kalbar Berjuang Perbaiki IPM

PONTIANAK, KOMPAS — Indeks pembangunan manusia Kalimantan Barat masih rendah dibandingkan IPM nasional. Hal itu menunjukkan masih adanya masalah pada sejumlah indikator penting, yakni pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalbar terus berjuang memperbaikinya.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji bersama anak-anak PAUD.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, indeks pembangunan manusia Kalimantan Barat 66,26 lebih rendah dibandingkan nasional yang mencapai 70,81 pada 2017. Bahkan, kemajuan IPM Kalbar masuk pada kategori lambat.

Gubernur Kalbar Sutarmidji, dalam acara peringatan Hari Aksara Internasional di Pontianak, Jumat (9/11/2018), mengatakan, IPM Kalbar urutan ke-29 nasional. Artinya, masih ada masalah pada sejumlah indikator pembentuk IPM, khususnya di bidang pendidikan.

”Harapan lama sekolah di Kalbar relatif baik, yakni 12,50 tahun. Namun, rata-rata lama sekolah baru 7,50 tahun. Ini menjadi tantangan bagi daerah. Sebab, jika ini tidak diperbaiki, IPM tidak akan maju dengan cepat,” tutur Sutarmidji.

Hal itu akhirnya akan berpengaruh pada berbagai aspek. Misalnya, investor akan berpikir ulang untuk berinvestasi di Kalbar jika melihat IPM-nya masih rendah. Sumber daya manusia yang sesuai kualifikasi tidak tersedia di daerah. Hal itu membuat investor mendatangkan pekerja dari luar daerah sehingga muncul konflik di masyarakat.

Harapan lama sekolah di Kalbar relatif baik, yakni 12,50 tahun. Namun, rata-rata lama sekolah baru 7,50 tahun. Ini menjadi tantangan bagi daerah. Sebab, jika ini tidak diperbaiki, IPM tidak akan maju dengan cepat.

Pendidikan, sebagai salah satu indikator pembentuk IPM, penting pula bagi masyarakat untuk bisa keluar dari kemiskinan. Dengan memperbaiki pendidikan, masyarakat juga sekaligus bisa memperbaiki tingkat kesejahteraannya.

Untuk itu, Pemprov Kalbar telah membuat rencana strategis memperbaiki IPM untuk lima tahun mendatang. Pertama, memperbaiki rata-rata lama sekolah dari semula hanya 7,50 tahun, dalam lima tahun mendatang ditargetkan di atas 9,8 tahun.

Untuk mencapai itu, penduduk yang sudah lewat usia SMP akan difasilitasi mengikuti Paket C. Tahun depan, program ini sudah dimulai di daerah-daerah. Dengan demikian, rata-rata lama sekolah bisa diperbaiki.

Kemudian, yang masih usia sekolah, pemerintah menekan seminimal mungkin angka putus sekolah. Dengan demikian, tahun ajaran baru 2019 untuk pendidikan di 132.000 SMA/SMK negeri gratis. Sementara untuk yang sekolah swasta akan dicari 10.000 siswa tidak mampu dan diberikan beasiswa.

Pemerintah juga mulai memperkuat peran SMK. SMK unggulan tahun depan dibangun di Kabupaten Sambas. Lahannya sudah disiapkan. SMK itu dibangun di Sambas karena anak-anak muda Sambas banyak yang ke Malaysia, sementara yang tinggal di Sambas usia tua.

Dengan adanya SMK, generasi muda diharapkan bisa lebih banyak tinggal di Sambas dan langsung bisa mempraktikkan ilmunya setelah lulus. Jurusan yang dibuka di SMK merupakan jurusan yang dibutuhkan daerah.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar Mustarudin menambahkan, pengentasan warga dari buta aksara juga masih perlu dilakukan. Jumlah warga yang buta aksara 1,76 persen dari total penduduk usia 15 tahun-59 tahun. Sementara yang melek aksara 98,24 persen dari penduduk total penduduk usia 15 tahun-59 tahun.