Uji coba moda transportasi kereta rel ringan atau \'light rapid transit\' (LRT) di Stasiun Velodrom Rawamangun, Jakarta Timur dilakukan hingga menuju Stasiun Equestrian Pulogadung pada Senin (22/10/2018). Hal itu dilakukan dalam rangka memenuhi tes akses pintu masuk di dalam kawasan stasiun.
PALEMBANG, KOMPAS - Proyek kereta ringan (light rail transit/LRT) Sumatera Selatan diperkirakan baru akan rampung pada April 2019. Jadwal itu molor dari rencana awal Desember 2018 karena masalah penyediaan lahan jalan akses. Akibatnya, biaya pembangunan yang sebelumnya Rp 10,9 triliun naik menjadi sekitar Rp 12 triliun.
Pejabat Pembuat Komitmen Proyek LRT Sumatera Selatan Kementerian Perhubungan Suranto, Jumat (9/11/2018), di Palembang, mengatakan, 13 stasiun LRT Sumatera Selatan sudah dapat digunakan, tetapi pengerjaan konstruksi belum selesai. Progres hingga kini 98,76 persen.
Suranto mengatakan, ada 13 stasiun yang sudah memiliki jalan akses menuju stasiun. Sebanyak tujuh stasiun hanya memiliki satu sisi jalan akses, yakni Stasiun Demang Lebar Daun, Stasiun Polresta, Stasiun Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Stasiun Garuda Dempo, Stasiun Punti Kayu, Stasiun Dishub, dan Stasiun Asrama Haji.
Dari ketujuh stasiun itu, empat di antaranya bisa dibangun dua sisi jalan akses, yakni Stasiun Garuda Dempo, Stasiun Punti Kayu, Stasiun Dishub, dan Stasiun Asrama Haji. Adapun tiga stasiun yang lain tidak bisa dibangun karena belum tersedia lahan dan alasan fungsional.
Penyediaan lahan jalan akses di empat stasiun ini sedang berjalan. Diperkirakan dalam tiga minggu ke depan jalan akses sudah dibangun.
Pembangunan jalan akses membutuhkan waktu sekitar 3 bulan. ”Di setiap jalan akses menuju stasiun yang berada di atas akan dibuat eskalator dan lift. Itulah yang membuat pembangunan jalan akses membutuhkan waktu cukup lama,” ucapnya.
Berdasarkan kontrak, semua proses pembangunan kontruksi LRT Sumsel ditargetkan selesai pada Desember 2018. Namun, karena terkendala penyediaan lahan, pembangunan konstruksi pun molor. Meski demikian, PT Waskita Karya tetap akan menyelesaikan proyek ini hingga tuntas.
Suranto mengatakan, penundaan itu membuat biaya pembangunan yang sebelumnya Rp 10,9 triliun menjadi sekitar Rp 12 triliun. Penambahan dana terjadi karena adanya penambahan proyek depo LRT, bunga bank karena mundurnya waktu pengerjaan, dan penyesuaian rancangan pembangunan jalan akses.
Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan, penyelesaian jalan akses di empat stasiun tinggal menunggu izin dari Markas Komando Resor Militer (Korem) 044 Garuda Dempo sebagai pemilik lahan akses jalan masuk.
Adapun untuk jalan akses ke Stasiun Dishub masih menunggu persetujuan Pengadilan Negeri Palembang yang lahannya akan menjadi jalan akses menuju Stasiun Dishub.
Saat kunjungannya ke Palembang, Sabtu (27/10/2018), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berjanji akan mendongkrak jumlah penumpang. Salah satunya mencanangkan integrasi LRT dengan bus Damri dalam satu tarif. Waktu operasi LRT juga diperpanjang dari pukul 06.00-pukul 18.00 menjadi pukul 05.00-pukul 21.00.
Kepala Dinas Perhubungan Nelson Firdaus menyatakan sudah berkoordinasi dengan kabupaten di sekitar Palembang untuk turut mendukung keberadaan LRT. Integrasi antarmoda terus dipacu.
Peningkatan penumpang LRT harus dilakukan karena beban operasionalnya yang tinggi. Biaya listrik LRT mencapai Rp 9 miliar per bulan. Tahun ini pembayaran dilakukan kontraktor, tahun depan dikembalikan ke Kemenhub.
Subsidi perintis yang dikeluarkan pemerintah mencapai Rp 100 miliar. Tahun 2019, lanjut Nelson, dimungkinkan meningkat menjadi sekitar Rp 200 miliar. (RAM)
