Penertiban Pedagang Kaki Lima di Surabaya Terus Berlangsung

KOMPAS/AGNES SWETTA PANDIA

Sentra pedagang kaki lima untuk menampung PKL khusus pemegang KTP Kota Surabaya yang selama ini memadati Jalan Kapasari dan Jalan Gembong, Surabaya.

SURABAYA, KOMPAS — Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima di seluruh wilayah kota. Penertiban dilakukan, selain mengembalikan fungsi trotoar sebagai jalur pejalan kaki, juga untuk kenyamanan seluruh warga.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memastikan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Kapasari atau Gembong dilakukan demi keadilan bagi semua warga. Alasannya, sejak beberapa tahun silam, pemilik rumah di sepanjang Jalan Kapasari dan Gembong tidak bisa leluasa keluar-masuk rumahnya karena di depan ditutup PKL. Bahkan, pembeli pun enggan datang ke kawasan itu sehingga banyak pemilik toko menutup usahanya.

Kompas

Pemerintah Kota Surabaya selalu menyiapkan tempat relokasi sebelum menertibkan pedagang kaki lima, termasuk yang selama ini memadati Jalan Kapasari dan Jalan Gembong, Surabaya. Syarat utama mendapat tempat di sentra PKL adalah memiliki KTP Kota Surabaya.

Keluhan warga di dua jalan itu sudah muncul beberapa tahun silam. Kasihan para pemilik rumah yang sekaligus membuka usaha. Pemilik rumah sudah membayar pajak termasuk PBB, tetapi kemudian tidak bisa berbuat banyak, bahkan sangat sulit meninggalkan rumahnya dan tidak bisa membuka usahanya. ”Saya mohon ini untuk keadilan. Saya mohon pengertiannya, itu banyak usahanya yang mati,” kata Wali Kota Risma, di Surabaya, Selasa (13/11/2018).

Menurut Wali Kota Risma, Pemkot Surabaya tidak hanya mengusir mereka, tetapi sudah menyiapkan sentra PKL di Gembong Asih. Ia juga menjelaskan, apabila saat ini masih sepi, itu hal yang biasa, tetapi ke depannya ia yakin sentra PKL itu akan ramai.

”Kalau sekarang masih sepi, ya, biasalah. Dulu, di Keputran juga awalnya begitu, tetapi sekarang sudah puluhan juta penghasilannya. Pasar ikan di Gunungsari juga begitu, tetapi coba sekarang dilihat, omzet pedagang sudah berlipat ganda,” ujarnya.

Hanya pemilik KTP Surabaya

Pada kesempatan itu, wali kota perempuan pertama di Kota Surabaya ini juga memastikan bahwa yang boleh masuk ke sentra PKL hanya PKL warga Kota Surabaya. Artinya, PKL itu memiliki kartu tanda penduduk (KTP) Kota Surabaya.

Jadi, itu masalahnya. Tidak bisa aku memasukkan PKL dari luar kota ini karena semua sarana itu untuk warga Surabaya dan seluruhnya sudah dihitung semuanya. Saya mohon sekali lagi pengertiannya.

Ia juga mengaku tidak bisa memasukkan PKL warga luar Surabaya ke sentra PKL itu alasannya karena di sentra PKL itu gratis dan merupakan aset Pemkot Surabaya. ”Jadi, itu masalahnya. Tidak bisa aku memasukkan PKL dari luar kota ini karena semua sarana itu untuk warga Surabaya dan seluruhnya sudah dihitung semuanya. Saya mohon sekali lagi pengertiannya,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Risma juga mengakui bahwa ke depannya masih ada beberapa pekerjaan rumah  dalam menertibkan PKL dan mengembalikan fungsi jalan.

KOMPAS/IQBAL BASYARI

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memberikan keterangan pers kepada wartawan di ruang kerja yang dilengkapi monitor pemantau CCTV, Jumat (5/10/2018).

Ia mengaku masih berusaha mengatur PKL di sekitar Tugu Pahlawan dan Pasar di Wonokromo yang berlangsung malam hari. Jika PT Iglas menang (dari kasasi), Pasar Wonokromo yang malam itu bisa dimasukkan ke situ, termasuk pabrik karung. ”Jika sudah masuk ke kompleks itu, PKL otomatis tidak akan lagi diusir oleh Satpol PP dan tidak akan diobrak-obrak lagi,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Surabaya Irvan Widyanto memastikan bahwa penertiban itu sudah dilakukan sosialisasi dan perjanjian bersama. Bahkan, ia juga memastikan bahwa pada awal November sudah ada pertemuan dan pengundian nomor stan. ”Jadi, mereka itu sudah kami data sejak 2017 dan kemudian kami sosialisasikan. Karena sudah waktunya relokasi, kami melakukan penertiban,” kata Irvan.

Jadi, mereka itu sudah kami data sejak 2017 dan kemudian kami sosialisasikan. Karena sudah waktunya relokasi, kami melakukan penertiban.

Dari pendataan itu, diketahui ada 118 pedagang dan mereka sudah sepakat berjualan atau masuk ke sentra PKL di Gembong Asih. Bahkan, mereka juga sudah membuat pernyataan untuk tidak lagi berjualan di tepi jalan.

Namun, nyatanya masih ada pedagang yang berjualan di tempat terlarang itu sehingga dia pun bertindak menertibkannya. ”Jika ini dibiarkan, tentu akan menimbulkan kecemburuan atau ketidakadilan. Jadi, ini demi rasa keadilan,” katanya.

Irvan menambahkan, di sentra PKL Gembong Asih itu terdapat 200 stan. 160 stan di antaranya sudah ditempati sehingga saat ini ada sebanyak 40 stan yang masih kosong atau belum ditempati. Oleh karena itu, ia mengajak para PKL untuk berpindah ke sentra yang telah disediakan itu.