PALEMBANG, KOMPAS Jumlah penumpang kereta ringan (light rail transit/LRT) di Palembang, Sumatera Selatan, ditargetkan naik dua kali lipat setelah rangkaian kereta ringan kedelapan tiba di Palembang, Senin (26/11/2018). Badan layanan umum akan dibentuk guna mengelola LRT.
Demikian hasil rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Palembang, Sabtu (24/11). Dengan tibanya rangkaian terakhir kereta dari pabrik PT Inka (Persero) di Madiun, Jawa Timur, ke Palembang, kata Budi, akan ada 7 rangkaian kereta dioperasikan dan 1 kereta cadangan.
Setelah itu, ada beberapa aspek pengoperasian yang akan ditingkatkan, di antaranya mempercepat jarak tempuh dari 60 menit menjadi 45 menit pada rute sepanjang 22,3 kilometer dari Stasiun Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang menuju Stasiun DJKA Jakabaring dan sebaliknya.
Selain itu, waktu tunggu antarkereta dengan kereta lain akan diperpendek dari 30 menit menjadi 25 menit. Waktu operasional LRT diperpanjang menjadi pukul 05.00-22.00.
Budi mengakui, saat ini pengoperasian LRT belum optimal karena armada belum lengkap, konstruksi belum tuntas, dan tahapan pengujian masih berlangsung. ”Pengoperasian LRT sengaja dipercepat karena saat itu mengejar perhelatan Asian Games,” katanya. Namun, dengan lengkapnya armada dan selesainya pengujian, operasional LRT bisa lebih optimal.
Direktur Prasarana Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zamrides menuturkan, dengan lengkapnya rangkaian kereta, jumlah penumpang dapat ditingkatkan hingga dua kali lipat. Saat ini, jumlah penumpang LRT pada hari biasa sekitar 4.000 penumpang per hari. Di akhir pekan 8.000 penumpang per hari. Ditargetkan, jumlah penumpang menjadi 8.000 orang di hari biasa dan 12.000 orang pada akhir pekan.
Badan layanan umum (BLU) untuk mengelola pengoperasian LRT Sumsel akan dibentuk pada Desember 2018. BLU bertugas memikirkan cara meningkatkan jumlah penumpang dan pendapatan LRT. Pengoperasian LRT diserahkan kepada PT KAI.
”Pendapatan bisa diperoleh dari iklan. Dengan demikian lambat laun, subsidi pemerintah dikurangi,” kata Zamrides.
Kenyamanan penumpang
Pemerintah pusat berupaya menertibkan pelabuhan dengan melakukan sterilisasi. Ke depan, diharapkan tidak ada lagi penumpang gelap karena hanya yang memiliki boarding pass yang bisa naik kapal. Fasilitas pelabuhan pun diharapkan setingkat bandara.
Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan R Agus H Purnomo, akses ke pelabuhan hanya dibuka bagi petugas yang dilengkapi kartu identitas dan penumpang dengan boarding pass. ”Ini menyangkut manusia, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan paling penting,” kata Agus di sela-sela peluncuran Sistem Pelayanan Barang dan Penumpang Angkutan Laut Berbasis Boarding Pass di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu.
Rencana awal Kemenhub, enam pelabuhan akan menjadi proyek percontohan, yakni Pelabuhan Kaliadem (Jakarta), Bau Bau (Sulawesi Tenggara), Tanjung Pinang (Kepulauan Riau), Tanjung Perak (Surabaya), Tulehu (Maluku), dan Tarakan (Kalimantan Utara).
Lantaran dinilai paling siap, Pelabuhan Tanjung Emas menjadi yang pertama menerapkan. ”Target kami, pada 2019, pelabuhan-pelabuhan yang penumpangnya banyak sudah menerapkan itu,” ujar Agus. (RAM/DIT)
