JAYAPURA, KOMPAS — Sebanyak 8.380 siswa di 43 sekolah menengah di Mimika, Papua, akhirnya dapat mengikuti ujian akhir semester, Selasa (27/11/2018) pagi. Ujian dilaksanakan setelah 1.065 guru di 19 SMA dan 24 SMK membatalkan rencana aksi mogok mengajar.
Semula diketahui ribuan guru dari 43 sekolah menengah di Mimika itu hendak menggelar aksi mogok mengajar akibat belum ada pembayaran sejumlah tunjangan yang menjadi hak mereka. Agenda pelaksanaan UAS pun dibatalkan.
Namun, kemudian Bupati Mimika Eltinus Omaleng berjanji segera menuntaskan pembayaran tunggakan pembayaran tunjangan, uang lauk-pauk, dan insentif senilai Rp 22,5 miliar ketika bertemu para guru, Senin (26/11/2018).
Ketua Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah Pendidikan Menengah Mimika Laurensius Lasol saat dihubungi dari Jayapura mengatakan, pelaksanaan ujian akhir semester di 43 sekolah menengah itu akhirnya berjalan lancar.
”Semua guru berstatus sebagai pengawas UAS di semua sekolah sejak pagi tadi. Hal ini sesuai kesepakatan bersama dengan bupati. Kami akan menanti realisasi janji beliau,” kata Laurensius.
Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Kabupaten Mimika John Lemauk menuturkan, pihaknya masih mendata guru-guru yang akan menerima uang lauk-pauk, tunjangan perbaikan penghasilan, dan insentif. Hasil pendataan ini sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Mimika untuk melakukan pembayaran.
”Kami akan menyerahkan hasil pendataan jumlah guru beserta besaran nilai tunjangan, uang lauk-pauk, dan insentif kepada bupati. Saat ini masih tersisa dua sekolah yang belum menyelesaikan pendataan,” tutur John.
Diketahui, tunggakan tunjangan perbaikan penghasilan, uang lauk-pauk, dan insentif bagi 1.065 guru SMA dan SMK selama 10 bulan sebesar Rp 22,5 miliar. Sebanyak 1.065 guru ini terdiri dari 304 guru berstatus aparatur sipil negara dan 761 guru honorer.
Untuk uang lauk-pauk sebesar Rp 770.000 per bulan. Tunjangan penghasilan pegawai (TPP) per bulan terdiri dari kategori kota sebesar Rp 1,5 juta, kategori pinggiran kota Rp 1,6 juta, dan jauh Rp 2 juta. Sementara insentif bagi guru honorer dari kota, pinggiran kota, dan jauh sama nominal TPP-nya.
Sebelumnya, 1.065 guru SMA dan SMK menggelar aksi mogok mengajar pada 17-22 Oktober 2018. Aksi mogok berakhir setelah keluar peraturan gubernur tentang dana talangan dari pemerintah kabupaten/kota. Gubernur Papua Lukas Enembe menandatangani peraturan ini pada 22 Oktober.
Uskup Timika Mgr John Philip Saklil menilai, pembangunan di mayoritas daerah Papua terkesan kurang memprioritaskan sektor pendidikan walaupun memiliki anggaran hingga triliunan rupiah. Misalnya di Mimika yang berulang terjadi masalah tidak terpenuhinya kesejahteraan para guru.
Diketahui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat menetapkan APBD Kabupaten Mimika pada April 2018 2018 sebesar Rp 2,8 triliun. Jumlah penduduk di daerah ini hanya 205.591 jiwa berdasarkan data BPS 2018.
”Sebuah daerah akan maju apabila sektor pendidikan juga menjadi prioritas, misalnya perbaikan kesejahteraan guru, infrastruktur, dan beasiswa bagi siswa setempat. Sayangnya hal ini belum terwujud di Mimika karena minimnya kesadaran kepala daerah,” kata John.