Kawasan Pegunungan Papua Rawan Gangguan

KOMPAS/FABIO COSTA

Anggota Bawaslu RI Muhammad Afifudin saat memberikan sosialiasi peranan partisipatif pengawasan dalam Pemilu 2019 di Jayapura, Papua, Selasa (27/11/2018).

JAYAPURA, KOMPAS - Kawasan pegunungan tengah di Provinsi Papua dinilai rawan gangguan keamanan pada saat pelaksanaan pemilihan legislatif dan presiden tahun 2019. Hal itu sesuai pemetaan Badan Pengawas Pemilu di seluruh wilayah Indonesia.

“Potensi gangguan di kawasan pegunungan Papua dapat terkait masalah data pemilih. Kami telah berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat untuk memastikan situasi yang kondusif sepanjang pelaksanaan tahapan Pemilu,” kata anggota Badan Pengawas Pemilu RI Muhammad Afifudin ditemui di Jayapura, Selasa (27/11/2018).

Menurut Muhammad, Papua termasuk lima besar daerah yang berpotensi rawan masalah keamanan saat pelaksanaan Pemilu 2019. Oleh karena itu, Badan Pengawas Pemilu berkunjung ke sejumlah kabupaten di kawasan pegunungan untuk melihat secara langsung potensi masalah yang dapat terjadi.

Saat ini, Bawaslu RI telah mendapat laporan hasil pencermatan Daftar Pemilih Tetap Provinsi Papua untuk Pemilu 2019 yang dilaksanakan Bawaslu setempat.

Bawaslu Papua merampungkan hasil pencermatan DPT Provinsi Papua yang ditetapkan 30 Agustus lalu, yakni 3.517.447 pemilih. Hasilnya, sebanyak 1.039.363 pemilih atau 29 persen dari DPT Provinsi Papua diduga invalid atau tidak sah.

Temuan itu tersebar di 28 kabupaten/kota. Temuan tersebut, di antaranya berupa pemilih berusia di bawah 17 tahun, pemilih ganda, tempat tanggal lahir tidak ada, tidak ada nomor induk kependudukan, dan nomor induk kependudukan bukan di wilayah Papua.

Sementara itu, KPU Papua menetapkan daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP), yakni 3.538.845 pemilih pada 15 November 2018. Jumlah itu malah mengalami kenaikan 21.398 pemilih bila dibandingkan DPT yang ditetapkan pada 30 Agustus 2018.

“Kami telah memiliki data hasil pencermatan Bawaslu Papua. Intinya, kami tidak akan menyetujui penetapan DPT Provinsi Papua bila hasil pencermatan tersebut belum ditindaklanjuti,” kata Muhammad.

Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tjipto Wibowo mengakui, masalah data pemilih tidak valid banyak terdapat di daerah Pegunungan Papua. Hal ini bisa menjadi pemicu konflik, terutama antara calon anggota legislatif beserta simpatisannya.

“Kami menemukan banyak pemilih ganda di sejumlah kabupaten di kawasan pegunungan Papua, seperti Mamberamo Tengah, Yalimo, Lanny Jaya dan Nduga. Selain itu, banyak pemilih dalam DPT yang sebenarnya tidak berdomisili di daerah-daerah tersebut,” ungkap Tjipto.

Kepala Bidang Humas Polda Kepolisian Daerah Papua Komisaris Besar Ahmad Mustofa Kamal memaparkan, 8.011 personel diterjunkan untuk pengamanan Pileg dan Pilpres 2019. Sebanyak 8.011 personel ini terdiri atas 5.011 personel kepolisian dan 3.000 personel TNI.

Ia pun mengungkapkan, daerah-daerah yang dinilai rawan konflik dalam Pileg dan gangguan kelompok kriminal bersenjata berada di kawasan Pegunungan Tengah Papua.

Dari hasil pemetaan polisi, lanjut Ahmad, daerah-daerah tersebut meliputi Puncak, Puncak Jaya, Nduga, Lanny Jaya, Tolikara, Mimika, dan Paniai. "Selain rawan konflik, kami juga memetakan daerah-daerah rawan terlambat dalam pelaksanaan pemilu karena gangguan faktor cuaca, yakni Pegunungan Bintang dan Yahukimo, " papar Ahmad.