Perhutanan Sosial Kekurangan Pendamping

KOMPAS/ SAMUEL OKTORA

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar memberikan pemaparan dalam acara diskusi Rekreasi Akademik, Wicara Hutan Sosial di Taman Hutan Raya Ir H Djuanda, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (28/11/2018). Salah satu topik utama yang dibicarakan adalah tentang penerapan program perhutanan sosial di Indonesia.

BANDUNG, KOMPAS-Program Perhutanan Sosial guna membuka akses pengelolaannya oleh masyarakat masih kekurangan tenaga pendamping. Perguruan tinggi didorong berperan aktif menerjunkan tenaga pendamping guna mendukung program ini.

Hal itu dikatakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dalam acara Wicara Hutan Sosial di Taman Hutan Raya Ir H Djuanda, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (28/11/2018). Diskusi yang dikuti pelajar dan mahasiswa sekitar 1.000 orang itu bertajuk "Jaga Hutan, Rawat Peradaban dan Raih Kesejahteraan".

“Perguruan tinggi diharapkan dapat berperan aktif mendampingi kebutuhan masyarakat, baik penyediaan sarana, dukungan permodalan hingga akses pasar,” kata Siti.

Pemerintah mengalokasikan luas akses kelola hutan bagi masyarakat sebesar 12,7 juta hektar dengan skema Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitaraan Kehutanan dan Hutan Adat.

Hingga 28 November 2018, pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial seluas 2,173 juta ha dengan jumlah SK sebanyak 5.097 unit bagi 497.925 rumah tangga. Namun, jumlah tenaga penyuluhnya masih minim. Jumlahnya baru mencapai 3.187 orang dan masih dibutuhkan 1.910 penyuluh lainnya.

“Keberadaan pendamping sangat penting, salah satunya membimbing kelompok tani memahami regulasi dan prosedur. Contohnya, terkait lahan mana saja yang dapat digarap karena tak semua bentang alam itu bisa digarap, sebab ada yang dilindungi,” ujar Siti.

Menurut Siti, apabila tenaga pendamping itu memadai, maka pengelolaan lahan hutan sosial itu akan semakin cepat realisasinya. Di Jabar misalnya, dari potensi lahan 160.000 ha baru terealisasi 12.000 ha. Kalau jumlah pendamping memadai, siti mengatakan, realisasi program hutan sosial bisa terwujud lebih cepat.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK Bambang Supriyanto mengatakan, pihaknya telah membuka program sertifikasi bagi tenaga pendamping bagi masyarakat. Idealnya ada satu pendamping di setiap penerima SK.

“Program sertifikasi tenaga pendamping hutan sosial itu dibuka secara daring pada Oktober lalu. Mereka yang terpilih akan mendapat insentif Rp 1,5 juta per bulan,” katanya.