Gejolak Ekonomi Picu Penurunan Investasi

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat Junaidi.

PONTIANAK, KOMPAS — Realisasi investasi di Kalimantan Barat pada triwulan III-2018 menurun 29,41 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Hal itu terjadi sebagai dampak gejolak perekonomian, antara lain fluktuasi nilai tukar, negatifnya neraca perdagangan periode Januari-September 2018, dan perang dagang AS dan China.

”Realisasi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) triwulan III-2018 sebesar Rp 2,75 triliun, sementara realisasi pada periode yang sama 2017 mencapai Rp 3,89 triliun,” ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Barat Junaidi, Jumat (30/11/2018).

Dampak gejolak ekonomi dunia menyebabkan investor bersifat wait and see. Mereka bahkan menunda realisasi investasi yang sebetulnya sudah direncanakan sehingga realisasi investasi triwulan III-2018 turun 29,41 persen.

Periode triwulan III-2018 realisasi PMDN Rp 1,76 triliun turun 30,47 persen dibandingkan dengan periode yang sama 2017 sebesar Rp 2,53 triliun. Demikian juga dengan PMA sebesar Rp 0,99 triliun turun 27,46 persen dibandingkan periode yang sama 2017 sebesar Rp 1,37 triliun.

DPMPTSP Kalbar juga mencatat, realisasi PMDN dan PMA berdasarkan lokasi proyek (lima besar) adalah Kabupaten Ketapang Rp 814,33 miliar (29,64 persen dari total realisasi), Sekadau Rp 470,38 miliar (17,12 persen dari total realisasi), Mempawah Rp 296,14 miliar (10,78 persen dari total realisasi), Landak Rp 246,97 miliar (8,99 persen dari total realisasi), dan Sintang Rp 243,45 miliar (8,86 persen dari totalo realisasi).

Adapun realisasi investasi PMDN dan PMA berdasarkan sektor usaha (lima besar) adalah tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan Rp 1,57 triliun (57,27 persen dari total realisasi), industri makanan Rp 422,54 miliar (15,38 persen dari total realisasi), jasa lainnya Rp 246,79 miliar (8,98 persen dari total realisasi), serta listrik, gas, dan air Rp 225,73 miliar (8,22 persen dari total realisasi). Kemudian, perumahan, kawasan industri, dan perkantoran Rp 161,51 miliar (5,88 persen dari total realisasi).

Sementara lima besar negara asal PMA adalah Singapura 24,62 juta dollar AS atau 33,31 persen dari total realisasi investasi, Hong Kong 17,99 juta dollar AS (24,34 persen dari total realisasi), China 13,80 juta dollar AS (18,67 persen dari total realisasi), Belanda 11,69 juta dollar AS (15,81 persen dari total realisasi), dan Malaysia 2,89 juta dollar AS (3,91 persen dari total realisasi).

”Turunnya realisasi investasi menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Kami akan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang dianggap mengganggu stabilitas investasi. Selain itu, mengantisipasi faktor-faktor eksternal yang mungkin akan berdampak pada realisasi investasi ke depan, seperti krisis ekonomi yang terjadi di negara berkembang seperti Turki dan Argentina. Hal itu untuk mencegah para investor menarik kembali modal yang telah diinvestasikan melalui pasar modal ataupun pasar uang,” tutur Junaidi.

Sementara itu, realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia triwulan III-2018 mencapai 5.034 orang dengan rincian 1.873 orang pada proyek PMDN dan 3.161 orang pada proyek PMA. Peluang tenaga kerja terampil di Indonesia terbuka lebar dengan masuknya perusahaan-perusahaan dengan bidang usaha baru yang menggunakan lebih banyak teknologi.

Untuk meningkatkan mutu dan kompetensi tenaga kerja Indonesia, akan dilakukan selain melalui lembaga-lembaga pelatihan milik pemerintah, juga akan diintensifkan kerja sama dengan dunia usaha dalam rangka pelatihan tenaga kerja Indonesia.

Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Tanjungpura, Pontianak, Eddy Suratman menilai, perang dagang AS-China harusnya menjadi celah untuk menarik investasi ke daerah. Menurut dia, penurunan investasi itu bukan dari gejolak eksternal, melainkan justru dari banyaknya masalah di daerah.

Masalah itu misalnya tumpang tindih lahan di daerah yang membuat peruntukan lahan menjadi tidak jelas. Apalagi, di daerah banyak pemilik izin ternyata bukan investor, melainkan broker. Hal ini membuat daerah tidak memiliki kepastian hukum di mata investor.