Atasi Kesenjangan Ekonomi Nelayan

KOMPAS/M CLARA WRESTI

Nelayan di Kampung Malahing menjemur hasil panen rumput laut. Sebelum dijual, rumput laut dijemur selama 4-7 hari hingga kering dan berwarna putih.

KUTA, KOMPAS - Keberhasilan dan tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) berpijak pada kemampuan mengatasi kesenjangan ekonomi masyarakat. Namun, semua poin SDGs tetap penting dan saling berkaitan.

Demikian ditegaskan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro pada acara Workshop Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan No 14: Menuju Pembangunan Kelautan Berkelanjutan, di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Senin (3/12/2018). ”Hal ini berkaitan dengan poin yang lain, seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan,” katanya.

Di bidang perikanan dan kelautan, menurut Bambang, perlu program yang mampu mendorong masyarakat nelayan jadi sejahtera. Saat ini masih rancu antara nelayan sebagai pengusaha dan nelayan sebagai pekerja. Pemerintah akan mendorong nelayan menjadi wirausaha yang mandiri dan sejahtera.

Dorongan pemerintah di antaranya melalui propaganda makan ikan. Diharapkan ikan menjadi makanan tuan rumah dan merupakan hasil nelayan Nusantara, bukan impor.

Lebih lanjut, hal ini terkait isu lingkungan. ”Jika lingkungan tidak terjaga, keberlanjutan ekosistem ikan terancam. Nelayan pun rugi,” ujarnya.

Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas Arifin Rudiyanto menyatakan, lokakarya ini untuk memberi masukan kepada Bappenas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024.

Pembangunan sektor perikanan dan konservasi kelautan harus didorong sejalan dengan konteks Nusantara dan berpijak pada pencapaian SDGs.

Pada acara itu, peserta menyepakati bidang kelautan harus memiliki program kajian mendalam dan detail serta berkelanjutan. Karena itu, perlu ada riset samudra. Riset menjadi prioritas mendukung program kelautan untuk RPJM 2020-2024.

”Bidang perikanan dan kelautan masih minim riset atau kajian mendalam guna menunjang kebijakan-kebijakannya. Kalaupun ada, masih bersifat penelitian yang berdiri sendiri di masingmasing instansi hingga akademisi, belum sebagai program bersama,” kata Executive Director Indonesia Climate Change Trust Funf (ICCTF) yang juga ketua panitia lokakarya, Tony Wagey.

Saat ini Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sudah melaksanakan riset samudra. Riset tersebut diharapkan dapat lebih detail kajiannya sehingga arah kebijakan pembangunan untuk keberlanjutan bidang kelautan bisa semakin fokus dan terarah.

Pada pertemuan itu, Bambang menyinggung rencana pengembangan pendanaan inovatif di bidang kelautan. Pendanaan tersebut akan mengajak keterlibatan banyak pihak untuk berinvestasi dan peduli dengan keberlanjutan laut. Dana akan digunakan untuk inovasi dan pemberdayaan nelayan. (AYS)