BANDUNG, KOMPAS - Perbaikan fasilitas sanitasi di sejumlah daerah di Indonesia bakal menjadi perhatian besar pemerintah pusat pada tahun 2019. Dari alokasi anggaran Rp 110 triliun, sebanyak Rp 20 triliun akan ditujukan untuk sektor vital kesehatan masyarakat itu.
”Kita masih harus bekerja keras dalam urusan sanitasi. Untuk pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan penyediaan rumah di tahun 2018 relatif bagus, sekitar 93 persen. Namun, untuk sanitasi, kesenjangannya relatif masih tinggi, baik di Jawa maupun luar Jawa.
Di Jawa, contohnya di Tangerang, Banten,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono pada upacara Hari Bakti Pekerjaan Umum Ke-73, di Bandung, Jawa Barat, Senin (3/12/2018).
Basuki mengatakan, penyediaan sanitasi diharapkan bisa menjadi solusi bagi banyak hal. Salah satunya ikut mendukung penanggulangan stunting (tumbuh kerdil) yang tengah digalakkan pemerintah.
Selain itu, pembangunan sanitasi juga masuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang ingin memastikan semua orang memiliki kamar kecil yang layak dan tidak ada lagi praktik buang air besar sembarangan pada tahun 2030.
Sampai saat ini, masih ada masyarakat Indonesia hidup dengan toilet tak layak. Kotoran manusia berakhir di saluran air, sungai, dan merembes ke air tanah. Potensi penyakit yang disebarkan tidak hanya mengancam penduduk berperilaku BABS, tetapi juga jutaan orang di luar mereka.
Berdasarkan penelusuran Litbang Kompas dari laman washdata.org, sebanyak 12,4 persen penduduk Indonesia masih mempraktikkan buang air besar sembarangan pada tahun 2015. Angka itu relatif menurun dibandingkan dengan 10 tahun sebelumnya yang mencapai 25,2 persen.
Basuki mengatakan, perbaikan fasilitas sanitasi tidak hanya ditunjukkan lewat pembuatan toilet. Penanggulangan sampah akan menjadi perhatian besar.
Salah satu yang akan dibenahi adalah penanganan sampah rumah tangga dan industri di Sungai Citarum, Jawa Barat. Harapannya, pembangunan sanitasi berjalan beriringan dengan infrastruktur vital lainnya.
”Tahun depan, pembangunan jalan dan jembatan sekitar Rp 40 triliun, bendungan dan irigasi Rp 35 triliun, serta perumahan sekitar Rp 9 triliun. Khusus untuk bendungan, tahun depan akan dibangun sembilan tempat baru dari target 49 bendungan pada 2022,” ujarnya.
Ketua Tim Penggerak PKK Jabar Atalia Praratya Kamil menargetkan Jabar terbebas dari kasus stunting pada lima tahun ke depan. Perbaikan sanitasi akan menjadi salah satu fokusnya.
Saat ini angka stunting di Jabar mencapai 29,2 persen atau 2,7 juta anak balita. Ada delapan kabupaten/kota yang memiliki prevalensi stunting tinggi di Jabar. Empat daerah tertinggi, yaitu Kabupaten Garut (43,2 persen), Sukabumi (37,6 persen), Cianjur (35,7 persen), dan Kabupaten Tasikmalaya (33,3 persen). (SEM)
