Dana Desa Diusulkan untuk Biayai Perawat

KOMPAS/ANITA YOSSIHARA

Presiden Joko Widodo menerima Persatuan Perawat Nasional Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (4/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS - Penempatan satu perawat di setiap desa atau kelurahan dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan program-program kesehatan yang dicanangkan pemerintah.

Untuk kepentingan itu, Persatuan Perawat Nasional Indonesia mengusulkan agar pemerintah menetapkan program satu perawat satu desa menjadi salah prioritas dalam penggunaan dana desa.

Usulan itu disampaikan Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Haris Fadhillah saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (4/12/2018) sore.

”Kami mengusulkan adanya kebijakan penempatan perawat di setiap desa/kelurahan,” kata Haris kepada Presiden Jokowi yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo.

Haris menjelaskan, program satu perawat satu desa itu penting untuk mendukung program pemerintah yang terkait kesehatan. Seperti tertuang dalam Nawa Cita pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, pembangunan kesehatan difokuskan pada upaya preventif dan promotif untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Saat ini pemerintah menempatkan satu bidan di setiap desa dan kelurahan. Namun, bidan saja tak cukup untuk pelayanan kesehatan karena fokus layanan bidan adalah kesehatan ibu dan anak. Karena itu, PPNI melihat, setiap desa juga membutuhkan perawat yang memiliki kompetensi lebih luas dalam layanan kesehatan umum.

Di sisi lain, lanjut Haris, masih banyak potensi perawat yang belum disalurkan. Saat ini ada 1 juta orang lulusan keperawatan yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia. Pertumbuhan lulusan keperawatan pun relatif tinggi, yakni sekitar 100.000 per tahun.

Namun, belum semua tenaga perawat yang bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. ”Ada beberapa perawat karena tidak ada pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya, akhirnya bekerja di minimarket menjadi kasir,” kata Haris.

Kondisi itulah yang membuat PPNI merasa perlu ada peningkatan pendayagunaan tenaga perawat. Dengan kompetensi yang dimiliki, para perawat bisa membantu pemerintah melaksanakan program-program di sektor kesehatan.

Untuk mendukung program satu desa satu perawat, PPNI mengusulkan agar pemerintah menetapkan pengadaan tenaga perawat sebagai salah satu prioritas penggunaan dana desa.

”Untuk mendukung hal itu (satu desa satu perawat), kami pahami ada instrumen lain, yaitu dana desa yang dapat dialokasikan untuk mendukung penempatan perawat di desa,” ujar Haris.

Presiden Jokowi mengapresiasi usulan penempatan satu perawat di satu desa. Dari sejumlah usulan yang diajukan, hanya program satu desa satu perawat yang berkali-kali ditanyakan oleh Presiden Jokowi.

Kepada para perawat, Presiden Jokowi menyampaikan akan mengkaji usulan tersebut. Saat ini ada beberapa daerah, seperti di Sulawesi Tenggara, yang menerapkan program satu desa satu perawat. (NTA)