MATARAM, KOMPAS - Warga di 77 desa di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, menggelar pemilihan kepada desa secara serentak, Senin (10/2018). Namun calon kepala desa (kades) yang terpilih diingatkan untuk menjalankan amanah rakyat dan tugas-tugas pemerintahan.
“Pilkades bukan tujuan akhir, melainkan sebuah proses demokrasi dan menuju pengabdian yang tidak mudah bagi kepala desa. Oleh sebab itu yang terpilih tidak harus sombong, harus dapat melaksanakan amanah jabatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya,” ujar Fauzan Khalid, Bupati Lombok Barat, kepada pers, seusai mencoblos menggunakan hak pilihnya di kampung asalnya, TPS 15 Dusun Sandik, Desa Sandik, Kecamatan Gunungsari.
Pilkades merupakan pembelajaran dan pendidikan politik, terutama bagi masyarakat desa untuk menentukan pemimpin desanya periode enam tahun. Bagi panitia pilkades harus menjaga netralitas agar proses pilkades berjalan aman, bebas, jujur, adil dan rahasia, sehingga menghasilkan kepala desa yang berintegritas, memiliki pengetahuan yang baik tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.
“Tadi kami keliling ke beberapa TPS. Alhamdulilah secara keseluruhan pelaksanaan pilkades berjalan aman dan lancar. Terimakasih kepada masyarakat, panitia, TNI-Polri dan unsur terkait lainnya yang telah menjaga pilkades berjalan aman dan lancar, ” ujar Fauzan Khalid.
Bersama Kapolres Lombok Barat, Ajun Komisaris Besar, Heri Wahyudi, mengunjungi sejumlah tempat pemungutan suara (TPS). Di TPS 1 Dusun Lilin, Desa Giri Tembesi, Kecamatan Gerung, ada empat calon Kades yang bertarung, mendapatkan suara terbanyak dari 2500 warga yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sedang di TPS 6 Dusun Karang Makam, Desa Kuripan, tiga calon memperebutkan suara terbanyak dari 5.979 pemilih.
Dari pantauan itu, bupati mengatakan, proses pilkades serentak 2018 yang digelar Senin ini, berjalan kondusif, terlebih lagi jajaran Pemkab Lombok Barat telah melakukan sosial, dan mengantisipasinya dengan membentuk tim sengketa pilkades yang melibatkan unsur Pemkab Lombok Barat, TNI-Polri, kejaksaan, akademisi dan praktisi.
Upaya itu dilakukan mengingat pilkades tahun berbarengan dengan tahapan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019. “Karena berbarengan, banyak caleg yang mendukung beberapa calon kades ini, sehingga pilkades ini juga jadi ramai,” tutur Fauzan Khalid.
Kapolres Lombok Barat Ajun Komisaris Besar Heri Wahyudi mengatakan, pihaknya bersama instansi terkait melakukan sosialisasi untuk menyukseskan pilkades serentak, selain memetakan titik rawan, mengantisipasi dan menutupnya celah yang dapat menimbulkan kericuhan atau hal yang tidak diinginkan.
Untuk itu Polres Lombok Barat memaksimalkan anggotanya untuk turun mengamankan suksesnya pilkades serentak dan mendapat bantuan dari anggota Brimob Polda NTB dan Dalmas Polda NTB masing-masing sekitar 30 anggota.
"Saat penghitungan suara berjalan, ada anggota kami bersama babinsa berjaga di tiap TPS. Penjagaan diperketat pada daerah yang kami anggap rawan,” tutur Kepala Polres Lombok Barat.
Kepala Bagian Humas Pemkab Lombok Barat, Saeful Ahkam, mengatakan, Lombok Barat memiliki 119 desa. Pilkades untuk 77 desa kali ini merupakan tahap kedua setelah pilkades tahap pertama di 30 desa dilaksanakan dan telah mendapat kades definitif. Sedang pilkades untuk delapan desa sisanya, dijadwalkan berlangsung tahun 2019.