MALANG,KOMPAS-Pemerintah merancang tax super deduction atau pajak pengurangan super bagi industri yang mau turut mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dari siswa vokasi di tanah air. Program tersebut akan mulai dilakukan tahun 2019. Hal itu diharapkan dapat mempercepat peningkatan kapasitas sumber daya manusia generasi penerus bangsa agar bisa bersaing dengan negara-negara lain.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Kamis (13/12/2018) di SMK Negeri 4 Kota Malang, Jawa Timur. Selaku penanggung jawab revitalisasi vokasional, Darmin Nasution mengatakan bahwa peningkatan kapasitas SDM bangsa Indonesia bisa mulai dibangun dengan meningkatkan kapasitas siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
“Ada tiga hal bisa dilakukan yaitu melakukan review kurikulum di mana nantinya tidak saja memberikan kurikulum normatif namun juga mengarah ke praktek dan magang. Kedua, akan dilakukan pembenahan pada pengajar atau pelatihnya. Nanti kita harus melatih para instruktur atau pelatihnya terlebih dahulu. Ketiga, adalah perlunya keterlibatan industri,” kata Darmin.
Salah satu upaya untuk menarik keterlibatan sektor industri menurut Darmin adalah dengan membuat program tax super deduction atau pengurangan pajak super. “Nanti industri bisa meminjamkan tenaga ahlinya atau bisa menyewakan peralatannya untuk meningkatkan kapasitas siswa SMK yang magang misalnya. Nah, biaya yang mereka keluarkan untuk menerima siswa magang itu akan kita ganti dua kali lipat dalam bentuk pengurangan pajak,” katanya.
Bentuk insentif oleh pemerintah pada sektor industri itu diharapkan akan menghasilkan efektivitas transfer ilmu pada siswa magang. “Sehingga, siswa magang tidak hanya disuruh membuat kopi atau memfotokopi saja,” kata Darmin.
Darmin mengatakan, meski belum bisa menyebut pasti anggaran yang disiapkan pemerintah untuk program itu, namun ia meyakinkan tahun 2019 program harus sudah berjalan. “Ini merupakan program pelengkap dari transformasi ekonomi yang selama ini telah dilakukan pemerintah. Yaitu, membangun infrastruktur, meningkatkan kapasitas pembangunan, dan kemudian meningkatkan kapasitas SDM. Dengan program-program inilah, nantinya negara kita akan siap bersaing dengan negara manapun” katanya.
Dalam kesempatan itu, Darmin meninjau keunggulan SMKN 4 Kota Malang, sebuah sekolah vokasi yang memiliki bisnis utama bidang percetakan, animasi, sablon, dan beberapa kegiatan lain. SMKN 4 dan SMKN 11 Kota Malang nantinya akan menjadi pilot project pertama dalam pengembangan SDM bidang ekonomi digital di Indonesia. Kegiatan bisnis tersebut berbentuk BLUD (badan layanan umum daerah).
Saiful Rachman, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur mengatakan bahwa di Jawa Timur ada 20 BLUD yang berbasis SMKN. Sebagaimana di SMKN 4 Malang, rata-rata seluruh sekolah tersebut mampu menghasilkan omset Rp 1 miliar (M) per tahun. Bisnis utama sekolah-sekolah tersebut antara lain di bidang perhotelan, tata boga, kecantikan, busana, ataupun IT.
“Di sini, siswa dan guru terlibat. Adapun manfaat untuk siswa adalah mereka akan lebih bisa mengikuti perkembangan dunia industri (dinamis), sehingga selepas sekolah aka nlebih siap masuk dunia kerja,” kata Saiful.
Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan bahwa tahun 2023 ditargetkan posisi pendidikan menengah di Jatim akan memiliki komposisi 70 persen SMK dan 30 persen SMU. “Saat ini posisinya masih 35 persen SMK dan 65 persen SMU. NAnti diharapkan secara bertahap komposisi sekolah menengah akan 70 persen SMK dan 30 persen SMU. Artinya, ke depan akan didorong sekolah yang mampu menghasilkan lulusan yang cakap langsung terjun ke dunia kerja,” katanya.