Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, didampingi Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas, Rikard Bagun dan Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany menghadiri Acara Penutupan Gerakan 100 Smart City 2018 di Indonesia Convention Exhibition BSD Tangerang, Jumat (14/12/2018).
TANGERANG, KOMPAS - Sejumlah daerah didorong mengembangkan sistem pengelolaan kawasan berbasis kota cerdas atau smart city dengan menyesuaikan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Penerapan di sejumlah daerah terbukti memudahkan berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Pemerintah bermitra dengan Kompas Gramedia, Info Komputer, dan lembaga lain mencanangkan Gerakan 100 Smart City 2018. Gerakan yang dimulai pada 2017 itu mendorong 75 kota dan kabupaten menyusun rencana induk berbasis kota cerdas.
Pengembangan aplikasi di antaranya Sistem untuk Sapi di Boyolali, Jawa Tengah, dan Sistem Informasi Peternakan di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. ”Data itu berisi identitas pemilik hingga kualitas induk dan bibitnya,” ujar Managing Editor Info Komputer Wisnu Nugroho, Jumat (14/12/2018), di Tangerang, Banten.
Wisnu mengatakan, pengembangan tidak hanya disesuaikan dengan kekhasan daerah, tetapi juga permasalahan yang ada. Salah satunya di Kota Mataram, NTB, lewat aplikasi Kebencanaan. ”Warga bisa mendapat pemberitahuan lokasi evakuasi terdekat saat bencana,” katanya.
Berkualitas
Tahun 2018, 50 kota dan kabupaten telah mengembangkan rencana induk kota cerdas. Jumlah ini dua kali lipat dibandingkan setahun lalu yang melibatkan 25 daerah. Pada 2019, diharapkan target 100 kota cerdas terwujud.
Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara Sholih, rencana induk kota cerdas fokus ke sektor pelayanan dasar seperti kesehatan. Untuk mengatasi antrean pasien di rumah sakit daerah, pemerintah akan meluncurkan aplikasi pengecekan ketersediaan ruang rawat inap.
Head of Government Qlue Thilma Komaling mengatakan, pihaknya mengembangkan sistem Qlue Vision, teknologi pendeteksi otomatis masalah perkotaan dengan bantuan CCTV. Masalah banjir, parkir liar, dan kejahatan bisa dideteksi.
Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas Rikard Bagun berharap gerakan ini membuat pemerintah daerah leluasa menghadirkan beragam program untuk mewujudkan kehidupan berkualitas bagi masyarakat.
