JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Perhubungan menghibahkan 94 kapal pelayaran rakyat kepada pemerintah daerah untuk antisipasi lonjakan penumpang saat mudik dan libur panjang Natal 2018 dan Tahun Baru 2019. Kapal-kapal itu untuk mendukung kelancaran konektivitas di sejumlah wilayah kepulauan di Nusantara.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Wisnu Handoko mengatakan, tambahan kapal pelayaran rakyat (pelra) sangat dibutuhkan untuk menunjang aksesibilitas warga pada perayaan Natal dan Tahun Baru. Diperkirakan di sebagian daerah terjadi lonjakan penumpang karena libur panjang.
”Tahun lalu (2017) kami hibahkan 24 kapal. Tahun ini kami tambah 94 kapal pelra yang bisa memuat sekitar 35 penumpang per kapal. Kapal ini dilengkapi peralatan keamanan, seperti baju pelampung serta peralatan navigasi dan komunikasi. Angkutan ini penting dan dibutuhkan masyarakat untuk perhubungan antarpulau jarak dekat,” kata Wisnu di Jakarta, Senin (17/12/2018).
Wisnu memprediksi, kepadatan penumpang terjadi di Ambon (Maluku), Sorong dan Manokwari (Papua Barat), serta Kepulauan Sangihe (Sulawesi Utara). Ada pula beberapa daerah lain yang akan ramai oleh kepulangan pekerja Indonesia dari Malaysia, seperti Batam dan Tanjung Pinang (Kepulauan Riau) serta Tarakan (Kalimantan Utara).
Terkait kasus kecelakaan kapal pelra di beberapa daerah, Wisnu menilai hal itu terjadi karena kapal tidak berangkat dari pelabuhan resmi sehingga lepas dari pemantauan petugas saat mengangkut penumpang dan barang berlebihan. Selain itu, masih banyaknya daerah yang belum mempunyai pelabuhan juga menjadi pekerjaan rumah besar bagi pengawasan pemerintah.
Untuk mengantisipasi kecelakaan, Kemenhub telah berkoordinasi dengan BMKG, TNI AU, dan Basarnas. ”Peningkatan pengawasan untuk keselamatan dan keamanan dengan menyampaikan informasi cuaca. Kapal harus menunda keberangkatan jika kondisi cuaca buruk,” ujar Wisnu. (Aguido Adri)