PONTIANAK, KOMPAS — Kepolisian Daerah Kalimantan Barat mulai menyamakan persepsi dengan pemangku kebijakan dari tingkat provinsi hingga desa-desa untuk mengantisipasi sejumlah potensi gangguan pada Pemilu 2019. Penyamaan persepsi itu dilakukan dengan menggelar Apel Tiga Pilar pada Kamis (20/12/2018).
”Kami sudah melakukan pemetaan sejumlah potensi gangguan yang mungkin saja terjadi pada Pemilu 2019. Potensi gangguan itu antara lain isu SARA, primordialisme, hoaks di media sosial, politik uang, dan kekerasan fisik,” ujar Kepala Polda Kalbar Inspektur Jenderal Didi Haryono, Kamis, saat Apel Tiga Pilar di Pontianak.
Pada pemilihan kepala daerah (pilkada) yang lalu, Kalbar masuk kategori daerah rawan kedua setelah Papua. Namun, pilkada kala itu berlangsung damai. Kemudian, pada Pemilu 2019, menurut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tingkat kerawanan Kalbar masuk pada peringkat ke-29 dengan skor 47,31.
Dalam pemetaan itu, terlihat bahwa dalam Pemilu 2019, Kalbar tidak serawan waktu pilkada lalu. Meskipun demikian, suasana kondusif tetap menjadi fokus kepolisian karena potensi gangguan tetap ada sebagaimana yang dipetakan kepolisian.
Pada pilkada yang lalu, Kalbar masuk kategori daerah rawan kedua setelah Papua. Namun, pilkada kala itu berlangsung damai.
”Perlu langkah konkret mulai dari provinsi hingga tingkat desa. Maka, dalam apel ini, kami juga mengundang kepada desa dan lurah se-Kalbar, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, serta Bintara Pembina Desa. Merekalah yang langsung bersinggungan dengan masyarakat. Peran mereka sangat penting nantinya,” tutur Didi.
Melalui komponen-komponen di desa, kepolisian, dan TNI, informasi mengenai perkembangan situasi yang ada hingga tingkat desa bisa dimonitor. Laporan itulah nanti yang akan dijadikan dasar untuk mengambil keputusan keamanan secara cepat.
Namun, hingga sejauh ini, berdasarkan laporan dari sejumlah pihak, situasi di Kalbar masih aman. Sebab, masyarakat Kalbar pada dasarnya cinta damai. Masyarakat juga tidak rela jika terjadi kejahatan di daerahnya. Situasi kondusif seperti sekarang hendaknya tetap dipertahankan sampai Pemilu 2019.
Konsolidasi lintas sektor
Kepala Staf Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura Brigadir Jenderal (TNI) Alfret Denny mengatakan, Indonesia dalam 34-45 tahun mendatang diprediksi masuk lima negara yang paling diperhitungkan. Dengan berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun alam, yang dimiliki, hal itu sangat mungkin bisa dicapai.
Namun, hal itu sulit dicapai jika Indonesia tidak bisa menjaga iklim demokrasi. Oleh karena itu, konsolidasi lintas sektor untuk menjaga pelaksanaan demokrasi secara kondusif memegang peranan yang penting.
Ketua Bawaslu Provinsi Kalbar Ruhermansyah mengatakan, Kalbar dalam indeks kerawanan pemilu tahun depan masuk kategori rawan sedang. Selain memperkuat pengawasan di kota, hal itu juga dilakukan sampai ke desa-desa.
Bawaslu juga melakukan sosialisasi mulai dari desa karena pada umumnya desa belum paham mengenai kerawanan pemilu. Desa-desa yang termasuk rawan akan lebih dulu menjadi sasaran sosialisasi. Sosialisasi itu juga bertujuan mencegah pelanggaran-pelanggaran pemilu.