Joko Widodo Mewujudkan Janji Bung Karno tentang Kemerdekaan

KOMPAS/DODY WISNU PRIBADI

Pengajar Fisip Unair Airlangga Pribadi mengatakan, tindakan politik Joko Widodo memeratakan pembanguan infrastruktur telah menjawab janji Bung Karno menjelang Indonesia merdeka.

SURABAYA, KOMPAS – Politik Presiden Joko Widodo pada periode pertama pemerintahannya membangun infrastruktur, dapat dipahami merupakan wujud janji Bung Karno saat berpidato pada 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan RI). Bung Karno mengatakan, kemerdekaan Indonesia untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya untuk kaum golongan atas, atau kaum ningrat melainkan untuk rakyat dari Sabang sampai Merauke.

Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi mengemukakan itu ketika memberikan ulasan dalam acara Bedah Buku tentang ketokohan Joko Widodo, Presiden RI dalam buku berjudul “Menuju Cahaya” tulisan Alberthiene Endah.

Airlangga menjadi pembahas dalam acara bedah buku yang diiringi peluncuran dan deklarasi dukungan komunitas “Pojok Airlangga” terhadap pencalonan Jokowi – Ma’ruf pada Pilpres 2019.

Menurut Airlangga, kepemimpinan Presiden Joko Widodo kali ini merupakan awal dari realitas politik Indonesia yang tidak lagi dipimpin para elit, sebagaimana yang terjadi sejak awal kemerdekaan. Namun justru itu sebabnya, tindakan Presiden Joko Widodo dalam mengelola politik pembangunan merupakan keputusan yang otentik yang didasarkan pengalaman pribadi hidup dalam kemiskinan dan mengalami penggusuran.

Airlangga menegaskan, pada kasus pembangunan jalan trans Papua, Joko Widodo menegaskan, bahwa pertimbangan pembangunan jalan tidak semata-mata ditujukan bagi kepentingan pasar, namun juga nalar pemerataan sosial, dan terbukanya akses pada wilayah-wilayah yang selama ini tak dikunjungi oleh masyarakat. “Ini pertimbangan yang tepat sekali, karena hal itu berarti Presiden Jokowi tidak bekerja sekedar melayani pasar, melainkan kepentingan rakyat secara nyata,” katanya.

Ekonom dan pensiunan pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Tjuk Sukiadi mengatakan, selama sepuluh tahun terakhir meski tak sampai bisa disebut mengalami great depression, sebenarnya dunia termasuk Asia sedang berada dalam situasi great resesion.

Ini sebenarnya prestasi, meski kemudian di dalam negeri Joko Widodo terus menerus dirongrong berita hoaks tentang dirinya dan kepemimpinannya

Pertumbuhan ekonomi Jepang selama sepuluh tahun itu hanya tumbuh atau minus setengah persen, ekonomi AS hanya tumbuh dua persen. Namun Indonesia dibawah Joko Widodo bisa bertahan hingga lima persen.

“Ini sebenarnya prestasi, meski kemudian di dalam negeri Joko Widodo terus menerus dirongrong berita hoaks tentang dirinya dan kepemimpinannya,” katanya.

Ketua Panitia Acara Anugerah Ariyadi mengatakan, karena pentingnya kesempatan agar Joko Widodo memimpin dalam masa jabatan kedua, maka pihaknya memutuskan tidak mendukung dengan mencoblos di bilik suara saja.  Justru perlu aksi menggelorakan semangat masyarakat agar memastikan Indonesia kembali berada di bawah kepemimpinan Joko Widodo pada 2019 agar target pembangunan terwujud.

“Jangan pernah lagi Indonesia jatuh ke tangan orang-orang yang tidak becus mengurus negara, sehingga negara dikelola hanya untuk kepentingan politik golongannya sendiri.