Mendikbud: Akhir Februari Rekrutmen 159.000 Tenaga Honorer, Termasuk Guru

DEFRI WERDIONO

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (berpeci) tiba di SMK Muhammadiyah 5, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin (4/2/2019).

MALANG, KOMPAS — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, akhir Februari ini pemerintah mengadakan rekrutmen 159.000 tenaga honorer, sebagian besar berasal dari guru. Mereka akan direkrut melalui jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK.

”Sebanyak 159.000 orang yang akan direkrut melalui PPPK itu usulan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang tahu persis berapa memungkinkan dari sisi keuangan adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi karena tidak hanya guru honorer, tetapi juga dokter honorer dan lainnya,” katanya.

Muhadjir mengatakan hal itu saat menjawab pertanyaan pers seusai menghadiri penyerahan bantuan peralatan sekaligus peresmian Laboratorium Seni Budaya di SMK Muhammadiyah 5, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin (4/2/2019) siang. Guru honorer yang akan direkrut, menurut Muhadjir, diutamakan yang berstatus K2.

Tahun lalu ada 117.000 guru honorer di seluruh Indonesia yang direkrut menjadi pegawai negeri sipil. Kabinet Kerja, menurut Muhadjir, berencana menghabiskan tenaga honorer pada 2023 dengan cara mengangkat mereka menjadi pegawai pemerintah. ”Tentu saja dengan asumsi akan berlanjut pemerintahan ini,” ucapnya.

DEFRI WERDIONO

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (berpeci) menuju Laboratorium Seni dan Budaya di SMK Muhammadiyah 5, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin (4/2/2019).

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru membagi pola rekrutmen pegawai negeri melalui dua jalur, yakni calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (CPPPK). CPPPK diikuti oleh pegawai honorer yang tidak bisa masuk kategori CPNS, salah satunya karena umur di atas 35 tahun.

Muhadjir pun mengimbau  sekolah tidak lagi menambah guru honorer. Adapun tenaga honorer yang tidak bisa diangkat melalui CPNS ataupun CPPPK akan tetap dipertahankan sampai ada kesempatan berikutnya. Pihaknya juga mengusulkan ke Menteri Keuangan agar guru honorer yang masih tersisa mendapat gaji setara upah minimun regional di daerah masing-masing.

Muhadjir pun mempersilakan daerah yang memiliki APBD kuat untuk membantu menambah gaji bagi para guru honorer sehingga mereka memiliki gaji di atas upah minimum regional daerah yang bersangkutan. ”Sehingga mereka tidak lagi mengambil dari biaya operasional sekolah,” katanya.

Sementara itu, terkait dengan pembangunan Laboratorium Seni Budaya di SMK Muhammadiyah 5, Kepanjen, Muhadjir mengapresiasi keberadaan fasilitas baru tersebut. Menurut Muhadjir, tempat itu bisa digunakan untuk menunjang pembelajaran dan para siswa bisa melakukan pentas kolaborasi dengan sekolah lain.

DEFRI WERDIONO

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan udangan menyaksikan sendra tari di SMK Muhammadiyah 5, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin (4/2/2019).

Kepala SMK Muhammadiyah 5, Kepanjen, Arief Joko Suryadi mengatakan fasilitas baru itu merupakan sarana untuk mengembangkan sumber daya siswa di bidang seni dan budaya. Sejauh ini, di wilayah Malang Selatan belum ada fasilitas berupa gedung yang bisa dipakai untuk pentas. ”Semoga gedung ini bisa untuk meningkatkan minat dan bakat siswa. Jadi tempat pembelajaran untuk tari, teater, dan lainnya,” katanya.

SMK Muhammadiyah 5, Kepanjen, berdiri pada 1987. Semula namanya SMEA Muhammadiyah 4 dengan jurusan akuntansi dan sekretaris. Saat ini, SMK Muhammadiyah 5 memiliki lima program studi dan satu jurusan baru produksi perfilman.