JAYAPURA, KOMPAS— Satu kompi pasukan TNI dan Polri bersiaga mengantisipasi serangan kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Puncak Jaya, Papua, yang belakangan kian sering terjadi. Sekitar 100 personel gabungan itu juga diintensifkan melaksanakan patroli di sekitar permukiman warga.
Kepala Kepolisian Resor Puncak Jaya Ajun Komisaris Besar Ary Purwanto, dihubungi dari Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (3/2/2019), mengatakan, langkah itu dilakukan merespons penembakan yang menewaskan Sugeng Efendi (25), warga Kampung Wiyukwi, Distrik Mulia, ibu kota Puncak Jaya, Sabtu (2/2). ”Saat ini, seluruh personel keamanan di Puncak Jaya dalam status siaga,” katanya.
Kronologi penembakan Sugeng bermula ketika korban bersama seorang saksi bernama Nendi Telenggen sedang menjaga kios sambil menonton video di telepon seluler pada pukul 17.49 WIT. Tiba-tiba terdengar bunyi tembakan. Seketika korban berteriak minta tolong karena terkena tembakan di leher.
Nendi segera minta bantuan kepada warga lain dan aparat keamanan di pos TNI. Pukul 18.40 WIT, sejumlah anggota TNI tiba di lokasi kejadian dan segera mengevakuasi Sugeng ke Rumah Sakit Umum Daerah Mulia. Namun, korban meninggal saat tiba di rumah sakit.
Rencana pemulangan jenazah ke tempat asalnya di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, masih terkendala. Pasalnya, tidak ada aktivitas penerbangan di Puncak Jaya pada hari Minggu. ”Menurut rencana, pihak keluarga akan membawa jenazah korban pada Senin (4/2). Pemkab Puncak Jaya menyiapkan pesawat untuk membawa korban,” ungkap Ary.
Sementara itu, Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Papua Komisaris Besar Ahmad Mustofa Kamal mengatakan, petugas kepolisian di sejumlah daerah yang selama ini rawan gangguan kelompok kriminal bersenjata (KKB) dalam status siaga. Hal ini untuk mengantisipasi KKB yang ingin mengganggu tahapan pemilihan presiden dan legislatif pada 17 April.
Daerah-daerah tersebut antara lain Kabupaten Nduga, Puncak Jaya, dan Lanny Jaya. ”Kami meningkatkan patroli pada jam-jam aktivitas warga di daerah-daerah tersebut, misalnya aktivitas pegawai pemerintah, perdagangan, kegiatan belajar, dan layanan kesehatan,” ujar Ahmad.
Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan Komnas HAM Wilayah Papua Frits Ramandey menyebutkan, aksi kekerasan KKB terus meningkat dua tahun terakhir. Sejak 2018, KKB terlibat dalam 31 kasus penembakan yang menewaskan 23 warga sipil dan 9 anggota TNI/Polri. Selain itu, 7 warga sipil dan 10 aparat keamanan terluka. ”Saatnya aparat keamanan mengambil langkah tegas dan menjamin rasa aman warga Papua. Negara tak boleh kalah menghadapi mereka,” ujarnya. (FLO)