Kalteng Kembali Buka Pintu untuk Transmigran

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri (kiri) dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalteng Syahril Tarigan saat ditemui wartawan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin (11/2/2019).

PALANGKARAYA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan  membuka kawasan transmigrasi baru bagi 100 keluarga asal Jawa Tengah di Kabupaten Lamandau, dalam waktu dekat. Salah satu tujuannya mewujudkan program ketahanan pangan warga.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalteng Syahril Tarigan di sela-sela acara Rapat Koordinasi Teknis Bidang Ketenagakerjaan Kalteng di Palangkaraya, Senin (11/2/2019). Acara tersebut dihadiri pejabat dinas tenaga kerja dan transmigrasi se-Kalteng dan Sekretaris Daerah Kalteng Fahrizal Fitri.

Syahril mengungkapkan, rencana itu muncul setelah moratorium transmigrasi dicabut Gubernur Kalteng Sugianto Sabran pada 2018. Sebelumnya, moratorium transmigrasi diterbitkan pada  2013. Moratorium dilakukan guna mengontrol program permukiman transmigrasi baru.

Kawasan yang ditetapkan sebagai transmigrasi baru berada di Desa Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau. Kini,  ada 25 rumah tangga setempat yang tinggal di daerah itu. Lamandau adalah salah satu daerah di Kalteng yang sudah menetapkan rencana kawasan transmigrasi (RKT).

Selain Lamandau, ada juga beberapa kabupaten di Kalteng yang juga sudah menetapkan rencana kawasan transmigrani, seperti Kapuas, Gunung Mas, dan Sukamara.

Syahril mengatakan, penetapan RKT harus dilakukan  secara saksama. Harus melalui studi kawasan untuk memastikan tersedianya tempat atau lahan untuk tempat tinggal. Dari 14 kabupaten/kota, baru empat daerah yang sudah menetapkan RKT.

”Selain Lamandau, RKT juga ditetapkan di Kabupaten Kapuas, Gunung Mas, dan Kabupaten Sukamara,” kata Syahril.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri (kiri) dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalteng Syahril Tarigan saat ditemui wartawan di Palangkaraya, Senin (11/2/2019).

Selain Jateng, pihaknya juga sudah menawarkan program serupa ke Jawa Timur, Yogyakarta, dan Jawa Barat. Pemerintah daerah itu dipersilakan  melihat lokasi dan menakar potensi sebelum mengirim warganya.

”Biaya pengiriman itu ditanggung pemerintah daerah yang mengirim. Jadi, mereka bisa memastikan potensi daerahnya terlebih dahulu,” kata Syahril.

Ketahanan pangan

Sekda Kalteng Fahrizal Fitri mengungkapkan, program transmigrasi ini dinilai ampuh sebagai upaya pendukung program pemerintah pusat menetapkan Kalteng menjadi  kawasan pangan. Pihaknya akan menyiapkan program food estate untuk ketahanan pangan nasional.

Food estate, lanjut Fahrizal, merupakan kawasan seluas lebih kurang 300.000 hektar. Lahan itu tersebar di beberapa kabupaten di Kalteng. Tujuannya, mengembangkan pertanian organik padi, jagung, tebu, kakao, dan komoditas lainnya.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Salah satu kawasan transmigrasi di Pulang Pisau, Kalteng. Para transmigran asal Jawa Tengah dan Jawa Timur sudah menempati tempat tersebut sejak  1980-an.

Ia juga menyebutkan bahwa sudah ada investor dari Yaman yang bersedia menerima hasil produksi organik di Kalteng. Akan tetapi, program tersebut baru akan dilaksanakan paling lambat akhir tahun ini.

”Kami harapkan ada koordinasi antara petani lokal dan para transmigran, khususnya dalam pertanian. Biasanya, para perantau mempunyai etos kerja lebih kuat sehingga bisa menarik masyarakat lokal untuk lebih kuat mengolah wilayahnya,” kata Fahrizal.

Fahrizal menambahkan, pihaknya berharap tidak ada konflik sosial baru yang muncul akibat transmigrasi. Transmigrasi harus dilihat sebagai solusi mengembangkan potensi daerah hingga penyediaan lapangan pekerjaan.

”Kalteng memiliki pengalaman transmigrasi sejak lama dan biasanya tidak ada konflik besar terjadi,” katanya.