Pemberian imunisasi campak, rubela, dan polio bagi puluhan ribu anak di Kabupaten Jayapura, Papua, pada September 2018 lalu.
JAYAPURA, KOMPAS— Kepolisian Daerah Papua akan menelusuri penggunaan dana operasional 31 puskesmas di Kabupaten Yahukimo, khususnya untuk kegiatan imunisasi. Hal ini terkait temuan kasus baru polio di daerah itu, akhir tahun lalu. Kasus polio itu diduga akibat rendahnya cakupan imunisasi.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Komisaris Besar Edi Swasono, Senin (11/2/2019), mengatakan, ”Apabila ada temuan anggaran imunisasi tidak digunakan untuk kegiatan imunisasi, masalah ini berpotensi ada korupsi.”
Kepala Bidang Pencegahan Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Papua Aaron Rumainum mengatakan, cakupan imunisasi polio di 51 distrik (setingkat kecamatan) di Yahukimo baru sekitar 10 persen dari target 58.029 anak.
Artinya, baru sekitar 5.000 anak yang mendapatkan imunisasi polio. Puluhan ribu anak lain belum mendapatkan imunisasi.
Kasus baru polio
Hal ini diduga menyebabkan munculnya kasus baru polio di Yahukimo pada 27 November 2018. Penyakit itu dialami seorang anak usia dua tahun di Distrik Dekai, ibu kota Yahukimo. Kasus itu sekaligus kasus pertama sejak Indonesia dinyatakan bebas polio oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2014.
”Laporan dari lapangan menyebutkan, imunisasi polio tak terlaksana di 17 puskesmas di Yahukimo. Hanya 14 puskesmas yang melaksanakan imunisasi,” ujar Aaron.
Ia memaparkan, setiap puskesmas di Yahukimo rata-rata mendapat bantuan operasional kesehatan (BOK) Rp 700 juta per tahun. Seharusnya anggaran itu dapat digunakan untuk pelaksanaan imunisasi polio.
”Ada beberapa puskesmas yang mampu menggunakan dana BOK untuk imunisasi polio, seperti di Distrik Suntamon dan Distrik Penggema. Seharusnya, kepala puskesmas lain memiliki hati nurani dan komitmen untuk melaksanakan hal yang sama,” ujar Aaron.
Bupati Yahukimo Abock Busup belum dapat dikonfirmasi terkait masalah minimnya cakupan imunisasi polio tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo Lewi Yando mengakui, banyak distrik belum tersentuh kegiatan imunisasi polio.
Hal ini disebabkan minimnya biaya operasional untuk kegiatan tersebut. Salah satunya untuk menyewa helikopter. ”Kami hanya memiliki 31 puskesmas untuk melayani 51 distrik. Satu puskesmas bisa melayani dua hingga empat distrik. Banyak distrik yang belum memiliki lapangan terbang sehingga harus dijangkau menggunakan helikopter,” kata Lewi. (FLO)
