CIREBON, KOMPAS— Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat, mengalokasikan lebih dari Rp 23 miliar untuk menata ”Kota Wali”. Dana untuk menata pedagang kaki lima dan taman hingga pengelolaan sampah itu untuk mendukung Cirebon sebagai destinasi wisata.
Alokasi anggaran itu meliputi Rp 17 miliar untuk pengelolaan sampah, RP 5 miliar untuk penertiban dan penataan PKL, serta Rp 1 miliar untuk penghijauan di jalan.
”Dari evaluasi kami, keluhan wisatawan yang datang ke Cirebon adalah sampah dan PKL yang belum tertata,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kota Cirebon Arif Kurniawan setelah rapat bersama satuan kerja perangkat daerah setempat, Kamis (14/2/2019).
Dalam rencana induk pembangunan kepariwisataan Cirebon 2018-2025, kunjungan wisatawan ditargetkan 2,6 juta per tahun dengan lama tinggal dua hari.
Tahun lalu, jumlah kunjungan wisatawan kurang dari 1,5 juta orang dengan lama kunjungan hanya sehari. Pada saat yang sama, Kabupaten Kuningan, tetangga Cirebon, mampu mendatangkan lebih dari 4 juta wisatawan.
Kontribusi sektor pariwisata terhadap produk domestik regional bruto ditargetkan meningkat dari 5,31 persen menjadi 6 persen. Sumbangan pariwisata terhadap pendapatan asli daerah ditargetkan naik dari 13,04 persen menjadi 17 persen.
Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis menegaskan, penataan merupakan upaya mempercepat Cirebon menjadi kota destinasi wisata. ”Memang ada warga yang terdampak. Namun, penataan ini demi kepentingan orang banyak. Kami tetap menata secara manusiawi,” ujarnya.
Saat ini, penataan tengah dilakukan di enam ruas jalan protokol yang ditetapkan sebagai kawasan tertib lalu lintas. Kawasan itu meliputi Jalan Siliwangi, R A Kartini, Wahidin, Cipto Mangunkusumo, Pemuda, dan Sudarsono. Selain kerap diokupasi PKL, trotoar di jalan-jalan itu juga menjadi tempat mangkal ojek daring.
Pemkot mulai memperlebar trotoar di jalan tersebut. Satpol PP Kota Cirebon juga menertibkan para PKL. Kepala Satpol PP Kota Cirebon Andi Armawan mengatakan, pihaknya telah menertibkan 270 PKL.
Tersisa 217 PKL yang belum ditertibkan. ”Sosialisasi sudah dilakukan. Nanti, para PKL akan dipindahkan ke shelter (tempat khusus PKL),” ujarnya. (IKI)