Caleg Minim Gagasan Potensial Lakukan Politik Uang

KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Banner Malang Corruption Watch terbentang di markas mereka di Jalan Joyosuko Metro, Malang, Jawa Timur.

MALANG, KOMPAS - Calon anggota legislatif yang minim gagasan berpotensi menggunakan cara lain untuk bisa menjaring suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu legislatif. Salah satu cara yang bisa digunakan mereka dengan memanfaatkan politik uang guna membeli suara.

Untuk menghindari politik uang, lembaga antikorupsi Malang Corruption Watch (MCW), akan melakukan pemantauan politik uang. Pemantauan mulai dilakukan Bulan Maret hingga pemungutan suara. Kegiatan ini dilakukan Badan Pekerja MCW bersama masyarakat.

Koordinator Badan Pekerja MCW, M Fahrudin A, Jumat (1/3/2019) di Malang, mengatakan fokus pemantauan yakni para calon anggota legislatif (caleg) di Malang Raya. Namun tidak menutup kemungkinan pemantauan juga dilakukan terhadap caleg Provinsi Jawa Timur dan DPR RI.

Menurut Fahrudin, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu setempat. “Hari Senin lusa, Panwas (Bawaslu) menjanjikan akan memberikan perkembangan terkait permohonan MCW untuk menjadi pemantau independen. MCW sangat peduli terhadap pemantauan pemilu,” ujarnya.

Baca juga: Biaya Kampanye Caleg Melonjak

KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Banner Malang Corruption Watch terbentang di markas mereka di Jalan Joyosuko Metro, Malang, Jawa Timur.

Fahrudin mengatakan, tren caleg di daerah maupun DPR RI dari tahun ke tahun,  sangat minim gagasan untuk menggaet hati publik. Adapun yang terjadi sekarang polanya sama. Mereka berlomba memasang baliho dan banner di pinggir jalan. Itu cara yang dipakai untuk memerkenalkan diri kepada masyarakat.

Sebaliknya, pertemuan di kelompok warga tidak berjalan rutin oleh para caleg. “Karena itu, money politic terkadang dilakukan sebagai jalan pintas untuk meraih suara,” ujarnya.

MCW sudah pernah menyampaikan ke publik terkait Laporan Dana Kampanye (LDK) dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). Jika dilihat, di Kota Malang, rata-rata LPSDK yang dilaporkan caleg melalui partai politik sekitar Rp 5 juta.

“Ini kecil sekali Rp 5 juta. Kalau dilihat, realitas di lapangan dengan banyaknya banner dan baliho, tidak sesuai dengan nilai LPSDK. Ini juga jadi kecurigaan dari MCW. Dugaan kami banyak pengeluaran dari caleg tidak terlaporkan,” ucapnya.

Baca juga: Kampanye Caleg Masih Dinantikan

DEFRI WERDIONO

Salah satu backdrop di markas Malang Corruption Watch yang mengajak semua pihak melawan korupsi.

Koordinator Forum Masyarakat Sipil Malang Luthie J Kurniawan, yang ditemui secara terpisah, mengatakan, sejauh ini para caleg di Malang dalam kampanyenya hanya sejauh memerkenalkan diri. Belum banyak penyampaian ide dan gagasan yang akan menjadi kebijakannya kelak.

“Isi kampanye mereka masih menyampaikan pesan agar dia diingat saja disertai permintaan dicoblos. Fungsi edukasi tidak ada. Visi dan misi tidak ada. Padahal mereka orang lama semua, petahana,” ujarnya.

Isi kampanye mereka masih menyampaikan pesan agar dia diingat saja disertai permintaan dicoblos. Fungsi edukasi tidak ada. Visi dan misi tidak ada

Menurut Lutfi, para caleg belum membangun komunikasi dan relasi antarpolitisi. Hal yang sama terjadi antara masyarakat dengan birokrat dan politisi. Semua mengandalkan kekuasaan masing-masing dan hanya menggunakan perspektif kepentingan sendiri-sendiri.

“Saat bicara tentang Kota Malang yang berpendidikan, misalnya, harusnya mereka menyampaikan gagasan ke depan, bagaimana memberikan pendirikan yang berkarakter bagi anak, bagaimana cara menghindari narkoba, dan lainnya yang bisa dimasukkan dalam instrumen kebijakan. Ini tidak ada,” ujarnya.