Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikbud, Hamid muhammad (kanan, baju putih) menyaksikan potensi siswa SMK menjadi wirausaha. Pembelajaran kewirausahaan semakin diperkuat di SMK untuk membekali siswa siap terjun menjadi wiirausaha muda sesuai bidang keahlian di SMK.
DEMAK, KOMPAS —Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus menata kelembagaan sekolah menengah kejuruan atau SMK. Salah satunya, meninjau ulang SMK yang tak memenuhi standar pelayanan minimal sebagai bagian dari revitalisasi.
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad mengatakan, mengacu Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK, penataan kelembagaan dan jurusan perlu diperhatikan. Hal ini bagian dari upaya pemerintah menyediakan pendidikan SMK bermutu. Juga penyediaan pendidik dan fasilitas belajar yang memadai.
”Saat ini ada sekitar 14.000 SMK di Indonesia. Dari hasil akreditasi, ada sekitar 40 persen yang akreditasinya C atau tak terakreditasi,” kata Hamid pada peluncuran Program Vokasi Industri oleh Kementerian Perindustrian di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Kamis (28/2/2019).
Menurut Hamid, masih ada SMK yang tak mampu memenuhi standar pelayanan minimal, tetapi tetap beroperasi. ”Tahun ini kami terpaksa menutup 279 SMK.
Pada Dapodikdasmen (Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah), mereka terus memperbarui data guru dan siswa. Ternyata di lapangan tidak ada aktivitas lagi,” katanya.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengemukakan, revitalisasi SMK meliputi penyesuaian dan penyelarasan kurikulum. Kurikulum harus dibuat berdasarkan kebutuhan industri. ”Jateng siap menjadi percontohan. Kurikulum perlu segera kita ubah agar sesuai kebutuhan industri. Kami sudah memulai, termasuk program magang ke Jepang,” ucap Ganjar.
Hamid mengatakan, kolaborasi antarkementerian dan lembaga terus dilakukan guna merevitalisasi SMK, termasuk dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang memfasilitasi serta menghubungkan SMK dengan dunia industri.
Kamis, ditandatangani 585 perjanjian kerja sama antara 116 perusahaan industri dan 391 SMK untuk Jateng dan DIY. Hal itu merupakan program Kemenperin untuk menyediakan 1 juta tenaga kerja tersertifikasi sampai 2019.
”Total ada 4.293 perjanjian kerja sama melibatkan 2.340 SMK dengan 861 perusahaan. Tahun 2019 ditargetkan ada 2.685 SMK bekerja sama dengan industri,” kata Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahjono.
Di acara itu diberikan bantuan mesin dan peralatan dari 18 perusahaan bagi 135 SMK untuk praktikum, pembukaan diklat 3 in 1 untuk industri garmen dan alas kaki dengan jumlah 200 peserta, serta penyerahan sertifikat training of trainer kepada 150 guru SMK.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, pihaknya juga memfasilitasi pembangunan politeknik di kawasan industri. (DIT)
