Bank Dunia Siapkan Dana Kompensasi Pelestarian Hutan Alam di Jambi dan Kaltim
Oleh
IRMA TAMBUNAN
·2 menit baca
JAMBI, KOMPAS - Jambi dan Kalimantan Timur menjadi proyek contoh dunia penyimpanan karbon lewat pelestarian hutan alam. Proyek berbiaya sebesar 100 juta dollar AS dari Bank Dunia tersebut berjalan hingga 2030.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Bestari, mengatakan Provinsi Jambi merupakan salah satu dari 5 provinsi di seluruh dunia yang dipilih sebaga lokasi kegiatan Bio Carbon Fund Initiative Sustainable Forest Landscape. Di Indonesia, selain Jambi, terpilih pula Kaltim. Tiga provinsi lainnya ada di Kolombia, Zambia, dan Etiopia.
Dimulainya program itu merupakan tindak lanjut atas komitmen Indonesia menandatangani kesepakatan pengurangan emisi karbon hingga 2 persen. “Dana program ini untuk melestarikan hutan alam di Jambi,” katanya pada Sabtu (2/3/2019).
Dana yang diterima Jambi, lanjutnya, akan dihitung lewat besaran karbon yang bisa disimpan hutan-hutan alam di wilayah itu. “Berapa karbon, berapa oksigen yang dihasilkan dari hutan, ada hitungannya. Nanti ada kompensasi dari situ,” ujarnya.
Berapa karbon, berapa oksigen yang dihasilkan dari hutan, ada hitungannya. Nanti ada kompensasi dari situ
Program akan diawali dengan membangun persiapan dan kelembagaan pada 2019. Persiapannya akan berfokus pada implementasi kebijakan yang telah ada untuk melindungi hutan primer dan mengurangi kebakaran. Selain itu, mengidentifikasi pendorong utama emisi, terutama di sektor pertanian. Dilakukan pula peningkatan kapasitas dan pelibatan para pemangku kepentingan
Tahun 2020 hingga 2030 seluruh rangkaian program berjalan. Sejumlah bentuk proyek yang ditawarkan dalam program itu misalnya mengembangkan budidaya kopi untuk memulihkan hutan.
Pelestarian hutan, lanjutnya, harus seiring dengan meningkatnya perekonomian masyarakat di sekitar hutan.
Gubernur Jambi Fachrori Umar berharap kerjasama dengan Bank Dunia cepat terwujud. Hari sebelumnya, ia telah bertemu dengan perwakilan Bank Dunia. Pertemuan itu pun membahas implementasi bio karbon dengan pelestarian hutan.
Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Emma Rahmawati menyampaikan, program itu harus memberdayakan masyarakat sekitar kawasan hutan. Pengembangan ekonomi masyarakat di tepi hutan juga bertujuan agar masyarakat tidak masuk merambah ke dalam hutan, melainkan turut melestarikan hutan.