Gempa M 3,1 di Lebak Tak Merusak

Gempa berkekuatan M 3,1 terjadi di Kabupaten Lebak, Banten, Senin (11/3/2019) pada pukul 20.44 WIB. Hingga Selasa (12/3), tidak ada laporan mengenai dampak kerusakan maupun korban akibat gempa tersebut.

KOMPAS/DWI BAYU RADIUS

Warga bercengkerama di Alun-alun Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten, Jumat (7/9/2018).

SERANG, KOMPAS — Gempa berkekuatan M 3,1 terjadi di Kabupaten Lebak, Banten, Senin (11/3/2019) pukul 20.44. Hingga Selasa tidak ada laporan mengenai dampak kerusakan ataupun korban akibat gempa tersebut.

Kepala Stasiun Geofisika BMKG Tangerang Teguh Rahayu, saat dihubungi, Selasa (12/3/2019), mengatakan, pusat gempa berjarak 64 kilometer (km) dari Kabupaten Lebak. Pusat gempa tersebut berada di sebelah barat Kabupaten Lebak dengan kedalaman 11 km.

Menurut Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak Madlias, situasi tetap kondusif. Gempa tersebut tidak menimbulkan dampak berarti sehingga aktivitas masyarakat masih berjalan normal.

KOMPAS/DWI BAYU RADIUS

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak Madlias, Senin (25/2/2019).

Hingga saat ini, BPBD Kabupaten Lebak belum menerima laporan mengenai kerusakan bangunan dan korban karena gempa itu. Masyarakat diimbau waspada dan mengecek kebenaran mengenai gempa jika menerima informasi dari sumber yang belum dapat dipastikan kejelasannya.

Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan BPBD Banten M Juhriyadi mengatakan, pihaknya telah melakukan penyebaran informasi mengenai kebencanaan kepada para pelajar. Difusi mitigasi itu dilakukan setelah BPBD Banten menerima instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

KOMPAS/DWI BAYU RADIUS

Pengendara sepeda motor lewat di depan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak, Banten, Senin (25/2/2019).

”Mendagri mengemukakan instruksi itu pada 11 Februari 2019. Tindakan terpenting adalah peningkatan mitigasi bencana yang harus dimulai pada tahun ini,” ujarnya. Juhriyadi mengatakan, BPBD Banten juga melibatkan akademisi untuk meneliti daerah-daerah rawan bencana.

Arahan Mendagri itu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Joko Widodo yang disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BPBD Se-Indonesia di Surabaya, Jawa Timur, awal Februari 2019.