Swasta Diharapkan Bantu Penyediaan Rumah Masyarakat

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Perumahan

MAGELANG, KOMPAS — Pemerintah sangat membutuhkan keterlibatan pihak swasta untuk membantu penyediaan rumah bagi masyarakat. Keterlibatan ini diharapkan dapat membantu untuk mengatasi masalah penyediaan rumah yang biasanya kerap menemui kendala keterbatasan biaya dan anggaran dari APBN.

”Dalam hal program penyediaan rumah ini, kami berharap pihak swasta bisa membantu mengatasi masalah pembiayaan dengan berbagai cara, seperti memberikan insentif atau membebaskan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) untuk pembelian rumah, khususnya bagi mereka yang berpenghasilan rendah,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Rumah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Khalawi Abdul Hamid.

Khalawi mengungkapkan hal itu dalam acara peresmian lima rumah susun (rusun) dan satu rumah khusus (rusus) di Kota Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (16/3/2019). Satu rusus dibangun di Kota Magelang dan lima rusun dibangun di Kabupaten Magelang dan Temanggung.

Setiap tahun, Khalawi mengatakan, pihaknya terus berupaya membantu menyediakan rumah bagi masyarakat. Namun, upaya yang dilakukan pun kurang maksimal karena adanya keterbatasan anggaran.

Dari dana APBN yang disediakan pemerintah, Khalawi mengatakan, pihaknya hanya bisa mengalokasikan 20 persen dari dana tersebut untuk membangun rumah baru. Adapun 30 persen dana APBN digunakan untuk memberikan bantuan atau stimulan untuk pembangunan atau perbaikan rumah.

Pihaknya hanya bisa mengalokasikan 20 persen dari dana tersebut untuk membangun rumah baru.

Tidak hanya swasta, Khalawi mengatakan, pihaknya juga membutuhkan dukungan masyarakat, terutama dari kelompok atau komunitas, dalam program penyediaan rumah.

KOMPAS/REGINA RUKMORINI

Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Khalawi Abdul Hamid meninjau salah satu rumah susun di Kota Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (16/3/2019).

”Pihak komunitas bisa membentuk koperasi dan mengajukan bantuan untuk pembangunan rumah secara massif. Kami nantinya akan membantu mencarikan bantuan stimulan atau insentif,” ujar Khalawi.

Rumah harus selalu dibangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tahun 2014, angka backlog atau kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dan kebutuhan rumah masih mencapai 7,6 juta unit. Namun, dengan upaya dari pemerintah, dan diharapkan juga dibantu swasta, angka backlog pada tahun 2019 bisa turun menjadi 5,4 juta unit.

Selain masyarakat yang tidak memiliki rumah, menurut dia, sebagian warga lain juga ada yang menghuni rumah tidak layak huni. Tahun 2014, jumlah rumah tidak layak huni terdata masih mencapai 3,4 juta unit. Dengan berbagai bantuan dana stimulan, jumlah rumah tidak layak huni diharapkan bisa ditekan menjadi 1,9 juta.

KOMPAS/REGINA RUKMORINI

Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid meninjau salah satu rumah susun di Kota Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (16/3/2019).

Kepala Unit Pelaksana Teknis Rusun Kota Magelang Budi Prakoso mengatakan, saat ini di Kota Magelang telah terbangun tiga rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dan satu rumah susun. Tiga rusun tersebut masing-masing berkapasitas 92 unit dan satu rusun terdiri dari 58 unit.

Budi mengatakan, semua unit sudah penuh terisi, tetapi masih ada puluhan orang yang mengantre untuk masuk. Padahal, di setiap rusunawa dan rusun, penghuni berhak tinggal selama enam tahun. Tiga rusunawa tersebut baru dihuni pada 2016 dan satu rusun baru dihuni tahun ini.

Kondisi ini, menurut dia, karena di Kota Magelang masih banyak warga yang belum memiliki rumah. ”Banyak warga yang telah menikah pun masih tinggal bersama orangtua atau mertua. Satu rumah di Kota Magelang bisa terdiri dari tiga hingga empat keluarga sekaligus,” ujarnya.