Persempit Ketimpangan Desa dan Kota di Jateng

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Sejumlah pegawai PT Kendal Eco Furindo mengerjakan tahapan pembuatan kursi di ruang produksi perusahaan tersebut, di Kawasan Industri Kendal (KIK), Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Kamis (10/1/2019). Menteri Pendidikan Singapura Ong Ye Kung dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengunjungi PT Kendal Eco Furindo, setelah meresmikan kampus Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu di KIK.

SEMARANG, KOMPAS - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya mempersempit ketimpangan antara kota dan desa di Jateng. Langkahnya antara lain dengan terus memperluas lapangan kerja serta pengembangan infrastruktur yang meningkatkan aksesibilitas.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, pada September 2018, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jateng yang diukur dengan rasio gini ialah 0,35 atau turun 0,021 poin dibandingkan rasio gini pada Maret 2018.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jateng Prasetyo Aribowo, Jumat (22/3/2019), mengatakan, ketimpangan memang masih ada. Namun, pihaknya terus mengupayakan agar kesenjangan antara kota dan desa di Jateng terus menyempit.

"Wilayah tengah (Kabupaten Magelang, Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga) kami buka, termasuk mulai dibangunnya Bandara Jenderal Besar Sudirman di Purbalingga. Kesenjangan antara utara dan selatan juga diharapkan terus menyempit," ujar Prasetyo.

Wilayah tengah (Kabupaten Magelang, Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga) kami buka, termasuk mulai dibangunnya Bandara Jenderal Besar Sudirman di Purbalingga. Kesenjangan antara utara dan selatan juga diharapkan terus menyempit

Ia menambahkan, kawasan industri pun dikembangkan ke daerah selatan, agar tak terfokus di utara atau Semarang dan sekitarnya. Ke selatan, kawasan industri akan dibuka di Purworejo, Kebumen, dan Cilacap. Di barat, kawasan industri di Brebes juga disiapkan.

Sebelumnya, ketimpangan antara desa dan kota juga menjadi salah satu isu pada diskusi publik Road to Indonesia Development Forum 2019, di Kota Semarang, Kamis (21/3/2019). Isu tersebut dinilai perlu diatasi pemerintah, agar pembangunan ke depan lebih merata.

Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Bappenas, Oktorialdi, menuturkan, diskusi untuk menghimpun masukan di antaranya dari dari pemda, akademisi, dan pengusaha. Diharapkan, pembangunan ekonomi inklusif tercipta, termasuk soal terciptanya banyak lapangan pekerjaan.

Deputi Bidang Ekonomi Bappenas, Leonard Tampubolon, menuturkan, saat ini Bappenas telah merumuskan indikator pembangunan ekonomi inklusif, yang telah dipetakan hingga level provinsi. Berikutnya, pemetaan akan hingga tingkat kabupaten/kota.

Dalam indikator sudah ada komponen-komponen pendukung. Dari daerah, nantinya bagaimana agar hal itu menjadi bahan untuk kebijakan ke depan

Pembangunan ekonomi inklusif artinya pembangunan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. "Dalam indikator sudah ada komponen-komponen pendukung. Dari daerah, nantinya bagaimana agar hal itu menjadi bahan untuk kebijakan ke depan," ujar Leonard.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Suasana diskusi publik Road to Indonesia Development Forum 2019, di Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (21/3/2019).

Diskusi itu juga merupakan rangkaian dari Indonesia Development Forum (IDF) 2019. Selain Semarang, juga dilaksanakan di Batam, Balikpapan, dan Sorong. Adapun IDF 2019 bakal digelar di Jakarta pada 22-23 Juli 2019.