Keutuhan NKRI Harus Dijaga

Oleh

DEFRI WERDIONO

· 3 menit baca

BATU, KOMPAS — Majelis Cendekiawan Keraton Nusantara, Yayasan Raja Sultan Nusantara, serta Barisan Adat Sultan Nusantara menyatakan, secara organisasi, netral dalam pemilihan umum presiden dan legislatif 2019. Mereka juga berharap masyarakat tidak terpecah belah oleh pemilu. Rakyat harus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal itu dikatakan Ketua Dewan Pendiri Majelis Cendekiawan Keraton Nusantara (MCKN) sekaligus Ketua Umum Yayasan Raja Sultan Nusantara (Yarasutra) Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin, di Kota Batu, Jawa Timur, Senin (25/3/2019). Sultan Iskandar menghadiri pelantikan dan pengukuhan pengurus MCKN dan Barisan Adat Sultan Nusantara (Baranusa) Kota Batu sekaligus Deklarasi Koperasi Adat Raja Sultan Nusantara.

Hadir pada kesempatan ini, antara lain, Sekretaris Jenderal (Sekjen) MCKN Pangeran Nata Adiguna Masud Thoyib Jayakarta Adiningrat, Sekjen Baranusa Raden Mohammad Ali Shodik, dan penasihan MCKN Mayor Jenderal (Purn) Syamsu Djalal. Ada juga wakil dari Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

”Yarasutra, MCKN netral. Kami kawal semua agar berjalan dengan baik, tetapi kami netral, tidak berpihak pada satu kubu pun (pasangan calon presiden) dalam hal organisasi. Tetapi, pribadi masing-masing punya hak suara. Secara organisasi, MCKN, Yalasutra, dan Baranusa netral,” kata Sultan Iskandar kepada awak media.

Menurut Sultan Palembang Darussalam ini, pihaknya merasa sedih melihat adanya polarisasi di masyarakat akibat perbedaan pilihan dalam pilpres dan pileg. Padahal, sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945, pihaknya merupakan kerajaan-kerajaan (state). Saat Proklamasi Kemerdekaan, kerajaan-kerajaan tersebut kemudian melebur ke dalam NKRI. Karena itu, baik MCKN, Baranusa, maupun Yarasutra wajib menjaga keutuhan NKRI.

”Apakah kita sanggup untuk berdemokrasi dalam pemilu ini? Karena saya melihat bahwa kami ada sebelum kamu ada NKRI ini. Kamu ada karena kami akui ada. Dan tidak ada alasan bagi NKRI untuk tidak mengakui kami. Sesuai dengan Pasal 32 UUD 1945 dan amendemen UUD 1945 Pasal 18B. Kami mengawal NKRI, jangan sampai karena pilpres, pileg, semua menjadi runtuh dan terpecah belah,” ucapnya.

Terkait pelantikan dan pengukuhan pengurus MCKN dan Baranusa Kota Batu sekaligus Deklarasi Koperasi Adat Raja Sultan Nusantara, Iskandar mengatakan, pihaknya membentuk kepengurusan itu karena alasan kecintaan kepada NKRI. Pihaknya melihat adat, adab, pelestarian budaya, dan jati diri bangsa mulai pudar. Sifat gotong royong dan kesetiakawanan sosial makin menipis.

Karena itu, pihaknya ingin mengembalikan jati diri bangsa dan anak bangsa. Jangan sampai terpukau oleh semakin banyaknya media sosial sehingga kita melupakan budaya adiluhung yang dibuat nenek moyang.

”Indonesia adalah jamrud khatulistiwa. Indonesia punya sumber daya alam melimpah yang diberikan Allah. Mari kita sama-sama tata dengan menjadi mitra strategis pemerintah dan NKRI untuk menjadikan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera,” tuturnya.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Budi Prasetyo menyampaikan pesan dari Menteri Dalam Negeri agar organisasi memiliki visi. Perubahan-perubahan berlangsung cepat sehingga eksistensi organisasi perlu menyesuaikan dengan tanda-tanda zaman yang dihadapi. Dengan begitu, organisasi akan tetap eksis. Ikuti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ada.

Editor:

Mohamad Final Daeng

pemilu jawa timur NKRI batu sultan iskandar mahmud badaruddin