Upaya Menangkal Hoaks Terus Digencarkan

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Deklarasi Pemilu Damai di Kalimantan Barat, awal Maret lalu.

PONTIANAK, KOMPAS — Masyarakat diimbau untuk tetap mewaspadai hoaks jelang pemilu dan jangan mudah terprovokasi. Berbagai upaya pun dilakukan untuk menghalau potensi gangguan akibat hoaks atau berita bohong.

Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Ajun Komisaris Besar Donny Charles Go, Kamis (28/3/2019), mengatakan, hoaks memang menjadi perhatian Polda Kalbar sejak lama. Maka, sejak jauh-jauh hari pihaknya melakukan berbagai upaya menangkal hoaks hingga saat ini.

”Kami terus menyosialisasikan bahaya hoaks secara berjenjang, mulai dari tingkat polda, kepolisian resor (polres), hingga kepolisian sektor (polsek). Bahkan, sering melalui para tokoh-tokoh masyarakat,” kata Donny.

Sosialisasi itu dilakukan agar masyarakat paham bahwa banyak pihak hendak memecah belah melalui hoaks. Jika masyarakat memahami itu, harapannya mereka tidak mudah terprovokasi informasi-informasi hoaks. Selama 2019, Polda Kalbar menangani tiga kasus terkait hoaks.

Upaya menangkal hoaks itu terus dilakukan hingga pelaksanaan pemilu pada 17 April mendatang. Upaya ini diharapkan bisa meminimalkan potensi gangguan di masyarakat. Masyarakat diharapkan tetap menjaga persatuan.

Kepala Kepolisian Daerah Kalbar Inspektur Jenderal Didi Haryono mengatakan, situasi yang kondusif itu bisa dicapai dengan upaya, bukan datang begitu saja. Salah satu upaya menciptakan itu ialah dengan mengimbau masyarakat untuk tidak membuat hoaks di media sosial.

Terkait pengamanan Pemilu 2019, sebanyak 14.000 personel gabungan Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura dan Polda Kalbar sudah disiagakan. Hal itu untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan, termasuk menangkal hoaks.

Didi mengatakan, pesta demokrasi tidak bisa lepas dari berbagai dinamika di lapangan, termasuk hoaks yang mengancam persatuan. Untuk itu, peran TNI-Polri diperlukan dalam menjamin stabilitas keamanan serta mengawal pelaksanaan pemilu hingga tuntas.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Kapolda Kalbar Irjen Didi Haryono

Polri juga telah memetakan potensi gangguan. Salah satunya adalah praktik kecurangan yang bisa dilakukan siapa saja, mulai dari peserta hingga penyelenggara pemilu. Hal itu dapat memicu protes sehingga menimbulkan gangguan keamanan.

Selain itu, Polri juga mengantisipasi potensi ancaman fisik dan nonfisik terhadap peserta pemilu dan penyelenggara pemilu.

Inisiatif untuk menangkal hoaks dan upaya menjaga persatuan di masyarakat juga diupayakan berbagai kalangan. Salah satunya adalah Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Wilayah Kalbar dan Keuskupan Agung Pontianak. Pada Senin (18/3/2019), mereka menggelar dialog kebangsaan.

Dalam dialog itu, semua pihak didorong agar menerima bahwa kemajemukan adalah keluhuran sehingga tidak perlu dipertentangkan. Nilai dari kemajemukan adalah kemanusiaan. Dengan demikian, semua hendaknya menerima kemajemukan yang ada. Jangan menebar hoaks di media sosial dengan alasan apa pun, termasuk masalah SARA.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Calon presiden nomor urut 1, Joko Widodo, melakukan kampanye rapat terbuka di Kalimantan Barat, Rabu (27/3/2019). Dalam orasinya, ia mengingatkan masyarakat agar mewaspadai hoaks.

Calon presiden nomor urut 1, Joko Widodo, saat melaksanakan kampanye rapat umum di Kalbar, Rabu lalu, juga mengingatkan masyarakat tentang bahaya hoaks. Ia pun meminta masyarakat untuk mewaspadai hoaks. Hoaks yang beredar harus segera diluruskan dan dilawan.

Jokowi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga persatuan. Jangan karena beda pilihan lalu saling bermusuhan. Apalagi, Kalbar adalah miniatur Indonesia. Segala suku ada di daerah itu.

”Marilah jaga persatuan dan kesatuan. Jangan gara-gara pemilu tidak saling sapa. Jangan sampai tidak teguran dengan tetangganya gara-gara beda pilihan politik. Utamakan persatuan dan kerukunan,” ujar Jokowi.