Lebih dari 5.000 Desa di Jabar Diminta Miliki Akun Media Sosial
Kemajuan teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan potensi desa. Karena itu, setiap desa di Jawa Barat ditargetkan memiliki akun sosial media yang mulai beroperasi tahun ini. Potensi yang dipublikasikan dapat mengundang perhatian dan bantuan dari pihak luar.
Oleh
MACHRADIN WAHYUDI RITONGA
·3 menit baca
BANDUNG, KOMPAS — Kemajuan teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan potensi desa. Karena itu, setiap desa di Jawa Barat ditargetkan memiliki akun media sosial yang mulai beroperasi tahun ini. Potensi yang dipublikasikan dapat mengundang perhatian dan bantuan dari pihak luar.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, di Bandung, Senin (1/4/2019), menyatakan, lebih kurang 5.000 desa di Jawa Barat diminta memiliki akun media sosial yang beroperasi mulai tahun ini. Ia berharap, media sosial ini menjadi sarana promosi desa, mulai dari potensi wisata hingga produk-produk khas daerah tersebut.
Menurut Kamil, budaya publikasi ke media sosial dari pihak desa perlu ditanamkan di era informasi digital. Dengan memanfaatkan teknologi, pemasaran akan menjadi lebih mudah karena dapat memotong rantai distribusi. Melalui promosi tersebut, konsumen akan langsung mengetahui lokasi produk yang dibutuhkan dan akan langsung mendatangi desa tersebut.
”Tahun ini, desa harus punya akun. Kalau mau buka akun itu gampang, tinggal registrasi. Tetapi, kebiasaan untuk memublikasikan ini yang belum dimiliki. Padahal, foto jangan disepelekan. Kalau viral di media sosial, akan mengundang perhatian dan bantuan,” ujarnya.
Kamil menjelaskan, pemerintah akan membagi kawasan pedesaan di Jawa Barat menjadi zona merah, kuning, dan hijau.
Zona hijau adalah daerah yang mampu memaksimalkan teknologi digital untuk berbagai aspek, mulai dari pelayanan masyarakat hingga memajukan perekonomian lewat e-commerce (perdagangan elektronik). Zona kuning adalah daerah yang telah memiliki jaringan, tetapi belum memaksimalkan teknologi digital dalam menjalankan aktivitas.
Kebiasaan untuk memublikasikan ini yang belum dimiliki. Padahal, foto jangan disepelekan. Kalau viral di media sosial, akan mengundang perhatian dan bantuan.
Menurut Kamil, zona merah harus menjadi perhatian karena belum memiliki akses digital sehingga membutuhkan bantuan pemerintah dalam pembangunan. Karena itu, infrastruktur seperti menara pemancar akan dibangun dengan kerja sama berbagai pihak.
Kamil menyebutkan, pemerintah Jawa Barat menargetkan pembangunan 500 menara pemancar di desa-desa, terutama di daerah perbatasan dan pedalaman yang belum terjangkau sinyal seluler.
”Pembagian zona sedang dilakukan. Jawa Barat sudah mau ngabret (lari) dalam visi menjadi provinsi terbaik digital di Indonesia. Dalam aspek ini, pemerintah akan memberikan perhatian lebih ke wilayah pedesaan sebesar 60 persen karena masih ada desa terpencil di Jawa Barat yang belum terjangkau sinyal. Padahal, infrastruktur komunikasi ini sangat diperlukan,” tuturnya dalam sambutan Program Patriot Desa Digital yang diadakan oleh Telkomsel.
Tidak hanya infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dengan memberikan edukasi penggunaan teknologi informasi yang tepat guna akan menambah kesejahteraan masyarakat. Karena itu, Kamil berharap bantuan dari berbagai pihak, seperti sektor swasta, dalam memberdayakan masyarakat desa.
Sinergi
Director of Human Capital Management Telkomsel Irfan Tachrir menanggapi pernyataan Kamil sebagai pemerintah Jabar. Irfan berujar, sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan pengusaha diperlukan dalam menyongsong industri digital.
”Dalam Industri 4.0 ini, semua serba otomatis. Banyak pekerjaan yang digantikan dengan mesin hingga rantai distribusi terpotong. Karena itu, fungsi internet menjadi sangat vital untuk mendekatkan desa dengan konsumen langsung,” ujarnya.
Sejalan dengan harapan pemerintah Jabar, Irfan menjelaskan, bantuan yang diberikan dalam Program Patriot Desa Digital ditekankan kepada kemampuan dalam menjalankan pola bisnis berbasis internet serta kebutuhan lain sesuai dengan kondisi yang ada.
”Untuk daerah zona merah, akan kami bangun infrastruktur, itu akan dibahas oleh bagian investasi. Sementara untuk zona kuning, kami akan berikan pelatihan karena di daerah ini kemungkinan belum ada kultur digitalnya,” ucap Irfan.