JAYAPURA, KOMPAS— Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merealisasikan penyediaan dan rehabilitasi hunian yang layak bagi masyarakat Papua selama setahun terakhir. Total sebanyak 305 unit rumah dibangun dan rumah milik 5.500 keluarga direhabilitasi.
Kepala Satuan Non-vertikal Tertentu (SNVT) Provinsi Papua Malikidin Soltip mengatakan, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR melalui SNVT melaksanakan dua program sepanjang tahun 2018. Program itu meliputi Rumah Khusus dengan pembangunan 305 unit rumah di 16 kabupaten dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya untuk merehabilitasi rumah milik 5.500 keluarga di 19 kabupaten.
Program Rumah Khusus diberikan kepada masyarakat dengan kategori berpenghasilan rendah. Mereka mendapatkan rumah tipe 36 yang dilengkapi dengan ventilasi udara, kamar mandi, dan instalasi listrik. Sementara program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya memberikan dana Rp 15 juta untuk rehabilitasi rumah warga di daerah pesisir dan Rp 30 juta bagi warga di pegunungan Papua.
”Target program Rumah Khusus dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya berdasarkan usulan dari pemda di daerah-daerah tersebut. Kedua program ini sangat membantu Pemprov Papua dalam pemenuhan hunian yang layak dan nyaman bagi masyarakat di daerah pedalaman,” kata Malikidin di Jayapura, Papua, Rabu (3/4/2019).
Ia menyampaikan, sebelum adanya kedua program tersebut, kondisi rumah warga sangat memprihatinkan. Rata-rata tim SNVT Papua menemukan di rumah-rumah itu tidak ada kamar mandi dan ventilasi udara.
”Kondisi rumah yang tidak layak dan tidak sehat menyebabkan warga rentan sakit, seperti infeksi saluran pernapasan dan diare. Dengan kedua program ini, kami berharap kualitas kesehatan masyarakat dapat meningkat,” tuturnya.
Tahun ini, SNVT Papua akan tetap melaksanakan program Rumah Khusus, tetapi hanya di lima kabupaten. Kelima daerah itu meliputi Nabire, Biak Numfor, Puncak Jaya, Jayawijaya, dan Boven Digoel.
”Program Rumah Khusus pada tahun ini sebanyak 175 unit. Sementara program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya masih untuk 19 kabupaten dengan target 3.000 unit yang diperbaiki pada tahap pertama. Menurut rencana, kami akan menambah jumlah yang direhabilitasi hingga 12.000 unit rumah pada tahap kedua,” tambahnya.
Apresiasi
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua, Thomas Sondegau, mengapresiasi kedua program tersebut sebab menjawab kebutuhan masyarakat di daerah pedalaman. Kedua program ini juga berperan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua.
Diketahui bahwa hingga tahun 2017, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua menempati peringkat ke-34 dengan poin 59,09. Angka ini berada di bawah standar nasional, yakni 70,81. Tiga unsur penilaian IPM meliputi kesehatan, tingkat pendidikan, dan standar kehidupan atau ekonomi.
”Kedua program ini membuktikan bahwa perhatian pemerintah pusat tidak hanya membangun jalan dan jembatan di Papua. Kebutuhan warga untuk mendapatkan rumah yang layak juga terpenuhi,” ujar Thomas. (FLO)