MAKASSAR, KOMPAS - Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadikan rehabilitasi lahan kritis sebagai program prioritas di berbagai wilayah Indonesia. Karena itu, rehabilitasi akan dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan semua unsur dan pembenahan dari hulu ke hilir.
Hal ini dikatakan Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono usai membuka Pameran Indogreen Environment and Forestry Expo 2019 di Makassar, Kamis (4/4/2019). Pameran yang sudah ke - 11 ini diikuti sejumlah provinsi maupun kabupaten dari seluruh Indonesia.
Pameran diantaranya menampilkan berbagai produk kerajinan yang memanfaatkan produk limbah, beragam tanaman alang-alang, rumput, hingga kayu dari hutan produksi. Selain itu kampanye soal sampah dan lingkungan. Berbagai kegiatan lain bersifat edukasi lingkungan juga menjadi bagian pameran.
“Tahun 2019 prioritas melakukan upaya pemulihan, dengan merehabilitasi dan pemilihan ekosistem. Rehabilitasi dilakukan secara terintegrasi dan sinergi antar lembaga dan juga dari hulu ke hilir. Kami ingin rehabilitasi ke depan bukan hanya membenahi lahan kritis tapi bisa mengembalikan fungsi dan kawasan hutan dan membangkitkan industri hilir untuk produk kayu dan non kayu,” kata Bambang.
Masuknya program rehabilitasi sebagai program prioritas kata Bambang, membuat pemerintah mengalokasikan anggaran hingga Rp 3 triliun dari total Rp 9 triliun pagi anggaran di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Tahun 2019 prioritas melakukan upaya pemulihan, dengan merehabilitasi dan pemilihan ekosistem. Rehabilitasi dilakukan secara terintegrasi dan sinergi antar lembaga dan juga dari hulu ke hilir. Kami ingin rehabilitasi ke depan bukan hanya membenahi lahan kritis tapi bisa mengembalikan fungsi dan kawasan hutan dan membangkitkan industri hilir untuk produk kayu dan non kayu
Untuk program ini, pihak KLHK sudah memetakan kawasan-kawasan kritis di Indonesia meliputi hutan, pantai, maupun danau. Untuk DAS ada 15 yang jadi prioritas diantranya DAS Citarum, Musi, Asahan, Cisadane, Brantas, termasuk dua di Sulsel yakni DAS Jeneberang dan Saddang. Adapun untuk waduk ada 65 yang rencana dibangun tahun ini.
Kementrian LHK sudah menyusun desain besar rehabilitasi hutan tang nantinya akan menjadi acuan untuk dilaksanakan. Karena itu pemerintah daerah diminta tak berjalan sendiri tapi bersinergi dengan pusat dan berbagai kementerian, serta provinsi.
“Kami menyusun program dengan pola pendekatan yang sangat dibutuhkan di lapangan. Jika menanam pohon, itu betul-betul dilakukan untuk mengembalikan kawasan hutan," katanya.
Nanti akan dibagi, ada hutan konservasi dan lindung di hulu, lalu dibawahnya ada hutan produksi, hingga area peruntukan lain. Rehabilitasi juga dikakukan untuk mendukung infrastruktur waduk sebagai penyedia air, sebab intinya pembenahan jadi satu kesatuan ekosistem dan berbasis konservasi tanah dan air.
Dilibatkan
Secara sosial, warga sekitar hutan maupun kalangan industri akan dilibatkan dan diberi ruang untuk pemanfaatan. Semisal untuk hutan produksi maupun memanfaatkan kawasan penggunaan lain untuk mengembangkan tanaman bernilai ekonomi seperti tanaman kebun maupun bahan baku sutera sebagaimana yang sudah dilakukan di beberapa kawasan. Ada pula pengembangan ekowisata yang juga bisa dikelola masyarakat. Selain itu industri bio energi berbasis hutan yang bisa dikelola pemerintan, swasta, atau masyarakat.
Terkait rehabilitasi, Sulsel adalah salah satu provinsi yang mendapat alokasi anggaran cukup besar yakni Rp 200 miliar yang meliputi dua DAS yakni Jeneberang dan Saddang.
Banjir besar yang terjadi Januari lalu mengingatkan dan mengajarkan untuk membenahi dan memperbaiki kawasan hutan dan DAS. Ini juga akan menjadi program prioritas kami di Sulsel
Wakil Gubernur Sulsel A Sudirman Sulaiman mengaku program rehabilitasi hutan dan DAS di Sulsel menjadi hal yang sangat mendesak dilakukan. “Banjir besar yang terjadi Januari lalu mengingatkan dan mengajarkan untuk membenahi dan memperbaiki kawasan hutan dan DAS. Ini juga akan menjadi program prioritas kami di Sulsel,” katanya.