PONTIANAK, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum di daerah terus menggencarkan sosialisasi Pemilu 2019 dengan berbagai pihak, termasuk para sukarelawan demokrasi. Hal itu dilakukan agar partisipasi pemilih tetap tinggi dan menekan angka golput.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Landak Herkulanus Yakobus, Jumat (5/4/2019), mengatakan, sosialisasi mengenai pemilu terus dilakukan terhadap masyarakat di berbagai wilayah. ”Kami memiliki relawan demokrasi 55 orang. Mereka menyosialisasikan pemilu kepada berbagai kelompok, misalnya kepada pemilik pemula dan komunitas-komunitas di lingkungan agar mereka tetap memiliki semangat mengikuti pemilu,” kata Yakobus.
Bahkan, dengan waktu yang tersisa ini, melalui berbagai lini, KPU Landak terus menyosialisasikan pemilu. Tim kami yang ada di desa-desa pun terus bergerak agar masyarakat menggunakan hak pilihnya.
Sebetulnya, Landak setiap tahun partisipasinya selalu tinggi. Pada Pemilihan Presiden 2014, partisipasi pemilih rata-rata 90 persen. Bahkan, bisa dikatakan tertinggi di Kalbar. Meskipun demikian, KPU daerah tetap gencar melakukan sosialisasi.
”Bahkan dengan waktu yang tersisa ini, melalui berbagai lini, KPU Landak terus menyosialisasikan pemilu. Tim kami yang ada di desa-desa pun terus bergerak agar masyarakat menggunakan hak pilihnya,” paparnya.
Komisioner KPU Sintang Edi Susanto mengatakan, pihaknya juga terus melakukan sosialisasi pemilu. Ada beberapa metode yang dilakukan, mulai dari sosialisasi di media massa hingga menggelar berbagai acara, misalnya acara ”Ngobrol Pemilu”.
Kemudian, ada 55 sukarelawan demokrasi juga dikerahkan hingga saat ini masih menyosialisasikan pemilu. Mereka dibagi ke dalam beberapa basis. Ada ke daerah pinggiran, kemudian ke komunitas keagamaan, dan penyandang disabilitas.
Meskipun Sintang selama ini partisipasinya selalu tinggi, yakni sekitar 80 persen, sosialisasi tetap dilakukan. Dengan demikian, masyarakat semakin paham mengenai pemilu yang akan diselenggarakan pada 17 April.
Kepala Kepolisian Daerah Kalbar Inspektur Jenderal Didi Haryono, dalam berbagai kesempatan, selalu mendorong masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Kepolisian akan menjamin keamanan masyarakat hingga di TPS.
Masyarakat jangan takut menggunakan hak pilihnya. Apalagi, TNI-Polri telah menyiagakan pasukan untuk mengamankan pemilu. Sebanyak 14.000 personel gabungan Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura dan Polda Kalbar disiagakan untuk mengamankan Pemilu 2019. Masyarakat diimbau jangan takut menggunakan hak pilihnya karena aparat menjamin keamanan pemilu hingga ke TPS.
Jangan takut
”Kami memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa aparat memberikan pengamanan yang sungguh-sungguh dalam pemilu. Sebanyak 14.000 personel gabungan TNI-Polri siap mengamankan pemilu termasuk di 16.499 TPS. Belum lagi dari Linmas. Dengan demikian, masyarakat diharapkan jangan takut memberikan hak pilihnya,” kata Didi.
Polri juga telah memetakan potensi gangguan di berbagai wilayah. Misalnya saja, praktik kecurangan yang bisa dilakukan siapa saja, mulai dari peserta hingga penyelenggara. Hal itu dapat memicu protes sehingga menimbulkan gangguan. Selain itu, juga ancaman fisik dan nonfisik peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. Ancaman itu perlu diantisipasi.
Kami memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa aparat memberikan pengamanan yang sungguh-sungguh dalam pemilu.
”Untuk itu, saya telah menginstruksikan kepada seluruh personel untuk menyiapkan mental dan fisik guna mengawal pemilu. Kami meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman yang dihadapi dalam pemilu. Awasi dan lakukan pengendalian untuk meminimalisir penyimpangan di lapangan,” ujar Didi.
Kalbar dalam pemilu tahun ini kategori rawan sedang. Hal itu berbeda dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun lalu yang masuk daerah rawan ketiga. Namun, saat pilkada tidak terjadi ganguan di Kalbar. Maka, dalam Pemilu 2019 optimistis Kalbar akan aman.