PASIR PENGARAIAN, KOMPAS —PT Perkebunan Nusantara V mulai meremajakan perkebunan kelapa sawit rakyat seluas 28.000 hektar di lima kabupaten se-Riau. Biaya peremajaan itu mencapai Rp 58 juta per hektar.
Menteri BUMN Rini A Soemarno hadir dalam penanaman perdana kelapa sawit yang diremajakan di Desa Kumain, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, sekitar 150 kilometer barat Pekanbaru, Riau, Kamis (11/4/2019).
Menurut Rini, setiap petani mendapat dana hibah dari Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit Rp 25 juta per hektar, yang tidak dikembalikan. Sisanya, Rp 33 juta, merupakan kredit dari bank BUMN.
”Kami memberikan target produksi kepada PTPN V agar dicapai. Kalau tidak, PTPN V akan bertanggung jawab menalangi kekurangannya,” kata Rini didampingi Gubernur Riau Syamsuar dan Direktur PTPN V Jatmiko K Santosa.
PTPN V meminta target 28.000 hektar lahan peremajaan diselesaikan selama lima tahun ke depan. Namun, Rini meminta dapat dipercepat menjadi tiga tahun.
Produk kelapa sawit masih menjadi andalan Indonesia di masa depan. Untuk menyerap produksi yang lebih besar, Rini mengatakan, pemerintah terus berupaya membuat bahan bakar biodiesel menggunakan bahan minyak mentah dari sawit.
”Kerja sama PTPN dengan Pertamina terus ditingkatkan agar penyerapan kelapa sawit semakin besar,” katanya. Jatmiko menambahkan, peremajaan perkebunan kelapa sawit di Desa Kumain dilakukan untuk 362 keluarga petani dengan total seluas 725 hektar. Setiap petani mendapat jatah 2 hektar per keluarga.
”Petani yang kehilangan pendapatan selama masa peremajaan dapat bekerja di kebunnya sendiri dan dibayar. Biaya yang diperlukan untuk peremajaan di desa ini mencapai Rp 42 miliar, Rp 10 miliar di antaranya akan kembali kepada petani sebagai upah pekerja,” ujarnya.
Jatmiko mengatakan, pihaknya siap menerima tantangan dari Menteri BUMN untuk mencapai angka produksi sesuai yang ditargetkan. Apabila tidak sesuai target, kerugian tidak akan dibebankan kepada petani, tetapi akan diambil alih PTPN V.
Menurut Syamsuar, ada 138.000 hektar lahan sawit rakyat di Riau yang perlu diremajakan. Sekitar 9.000 hektar sudah dikerjakan swasta dan PTPN V. (SAH)