Tanggulangi Tengkes, Kerahkan 2.000 TPD

KOMPAS/ SAMUEL OKTORA

Sejumlah penyuluh keluarga berencana (KB) dan organisasasi perangkat daerah KB se-Jawa Barat sedang menandatangani perjanjian target kinerja lima tahun di Sarana Olah Raga (SOR) Arcamanik, Kota Bandung, Sabtu (4/5/2019). Salah satu target adalah mewujudkan Jabar bebas tengkes tahun 2023.

BANDUNG, KOMPAS —Kasus tengkes atau tubuh pendek pada anak balita di Provinsi Jawa Barat relatif tinggi, yakni 29,2 persen atau 2,62 juta dari total 9 juta anak balita. Guna menanggulangi, Pemprov Jabar mengerahkan 2.000 tenaga penggerak desa di 6.162 desa/kelurahan.

Program yang dinamakan Laju Desa (Laskar Juara Membangun Desa) dicanangkan oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil di Sarana Olahraga Arcamanik, Kota Bandung, Sabtu (4/5/2019). Hadir pula Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Dwi Listyawardani.

Sebanyak 2.000 tenaga penggerak desa (TPD) yang direkrut dari warga (non-aparatur sipil negara) tak hanya menyosialisasikan upaya penurunan laju pertambahan penduduk dan keluarga berencana (KB), tetapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan penanggulangan tengkes. Petugas TPD mendapat tunjangan Rp 1 juta per bulan dari APBD Provinsi Jabar.

Dalam sambutan, Kamil mengatakan, Jabar masih memiliki masalah pembangunan, yakni ketimpangan antara desa dan kota, kawasan Jabar selatan tertinggal dari kawasan tengah dan utara. Masalah penting lain adalah kasus stunting (tengkes) yang tinggi, sekitar 30 persen.

”Perlu percepatan untuk mengatasi. TPD menjadi agen untuk mengampanyekan program ini. Ditargetkan lima tahun (2018-2023) ke depan, Jabar zero stunting (bebas tengkes),” kata Kamil. Kamil meminta petugas TPD memonitor dengan cermat wilayah kerjanya. Salah satunya agar memastikan para ibu hamil mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang.

”Jika di lapangan ditemukan kasus, agar segera dilaporkan untuk dibantu pemberian makanan bergizi,” ujarnya. Kamil juga meminta petugas TPD menyosialisasikan program pemberdayaan perdesaan, di antaranya program satu desa satu perusahaan. Pemprov Jabar akan memfasilitasi pendirian perusahaan yang dikelola oleh warga berbasis potensi desa atau kegiatan produksi berdasarkan pesanan dari luar.

Program lain adalah desa digital lewat penyediaan jaringan internet gratis tiap desa. Hal ini untuk menunjang kegiatan usaha secara daring (dalam jaringan) bagi warga desa. Selain itu, ada Mobile Puskesmas (MPUS) untuk layanan kesehatan menjangkau pelosok. Pemprov Jabar mengalokasikan anggaran Rp 1 triliun untuk berbagai program itu.

Dwi Listyawardani mengapresiasi Program Laju Desa. Jabar merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang mengelola dengan baik TPD dengan jumlah memadai.

”Secara nasional, rasio TPD dan desa 1:6. Sementara di Jabar satu petugas melayani dua desa. Diharapkan program ini signifikan menekan angka fertilitas di Jabar yang masih tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Jawa,” ujar Dwi.

Angka fertilitas total di Jabar 2,4 anak per perempuan. Adapun sasaran Rencana Strategis 2015-2019 adalah 2,3. Idealnya, 2,1 anak per perempuan.

Kepala BKKBN Jabar Sukaryo Teguh Santoso menjelaskan, kerja 2.000 petugas TPD ditunjang 1.300 penyuluh KB yang merupakan ASN, serta 550 petugas TPD yang direkrut pemerintah kabupaten/kota.

Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa mengatakan, Pemprov Jabar mengalokasikan Rp 27 miliar per tahun untuk petugas TPD dan kegiatan operasionalnya. (SEM)