Pembiakan Tingkatkan Populasi Satwa Terancam Punah

KOMPAS/ANGGER PUTRANTO

Badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis) jantan bernama Harapan (8) menjalani proses karantina di Suaka Rhino Sumatera, Taman Nasional Way Kambas, Lampung Timur Kamis (5/11).

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS – Upaya untuk melestarikan satwa yang terancam punah, seperti gajah sumatera dan badak sumatera dilakukan melalui berbagai cara. Selain rehabilitasi dan restorasi hutan, upaya untuk menambah populasi satwa juga dilakukan melalui pembiakan.

Ketua Mahout dari Elephant Respons Unit (ERU) Taman Nasional Way Kambas, Lampung Timur, Lampung, Nazaruddin menuturkan, tim ERU mulai fokus meningkatkan jumlah populasi gajah melalui pembiakan sejak 2015. Pembiakan dilakukan dengan cara mengawinkan gajah jantan dan gajah betina secara alami di habitatnya.

“Sampai saat ini, sudah ada lima ekor gajah yang lahir dari hasil pembiakan dan dua ekor gajah yang kami selamatkan dari jerat pemburu,” kata Nazaruddin saat dihubungi dari Bandar Lampung, Rabu (8/5/2019).

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Gajah jinak yang ada di pusat latihan gajah (PLG) sedang dimandikan di sungai yang berada di kawasan Bukit Serelo, Kabupaten Lahat, Minggu (7/4/2019). Di kawasan itu tinggal dua gajah jinak karena delapan di antaranya sudah dievakuasi ke kawasan Padang Sugihan, Kabupaten Banyuasin. Evakuasi gajah ini dilakukan karena habitat gajah di Kecamatan Merapi Selatan, Kabupaten Lahat, mulai dirambah masyarakat.

Saat ini tim ERU memelihara 27 ekor gajah jinak di empat posko sekitar kawasan TNWK. Selain untuk patroli ke dalam hutan, kawanan gajah ini juga dilatih untuk menangani konflik gajah dengan manusia di desa-desa penyangga sekitar TNWK.

Konflik menurun

Nazaruddin menambahkan, program pembiakan gajah akan semakin ditingkatkan karena konflik antara gajah dan manusia relatif menurun. Selain itu, masyarakat juga sudah mampu mengatasi konflik dengan baik melalui pemantauan gajah liar, blokade, dan penggiringan gajah ke dalam hutan.

Meski begitu, gajah yang dilahirkan dari hasil pembiakan ini belum dapat dilepasliarkan ke dalam hutan. Hal ini karena ancaman terhadap perburuan gajah dan kerusakan habitat masih tinggi. “Kami khawatir gajah akan diburu jika dilepasliarkan ke alam,” ujar Nazaruddin.

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Seorang warga sedang memantau gajah liar di Desa Pemerihan, Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, Minggu (13/4/2019) dini hari. Desa Pemerihan merupakan desa yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

Sementara itu, Manager Perlindungan Wilayah Sumatera dari Yayasan Badak Indonesia (YABI) Muniful Hamid menuturkan, jumlah populasi badak sumatera semakin menurun. Saat ini, jumlah populasi badak yang tersebar di TNWK dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan diperkirakan tidak lebih dari 30 ekor. Untuk itu, pihaknya membantu pemerintah melestarikan gajah di Suaka Rhino Sumatera (SRS) di TNWK.

Sejak tahun 2016, sudah ada dua ekor badak yang lahir di kawasan konservasi tersebut. Saat ini, jumlah badak yang dirawat di SRS berjumlah 7 ekor.

Sampai saat ini, sudah ada lima ekor gajah yang lahir dari hasil pembiakan dan dua ekor gajah yang kami selamatkan dari jerat pemburu

Muniful mengatakan, kerusakan habitat dan perburuan liar menjadi kendala dalam upaya peningkatan populasi badak. Apalagi, peluang untuk mengawinkan badak cukup sulit karena satwa ini tergolong makhluk soliter.

Sunarni Widyastuti selaku Koordinator Regional Sumatran Tiger Project United Nations Development Programme (UNDP)—lembaga yang membantu upaya konservasi satwa terancam punah—mengatakan, pemerintah bersama pemerhati satwa mengupayakan rehabilitasi dan restorasi di TNBBS. Pemulihan habitat satwa diharapkan turut mendorong upaya pelestarian satwa dilindungi tersebut.

Selain itu, pihaknya juga menyusun rencana kerja penanganan konflik antara satwa dan manusia. Pelatihan mitigasi konflik bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan yang rentan terjadi konflik menjadi salah satu prioritas. Hal ini agar masyarakat di sekitar kawasan hutan memiliki kesadaran untuk hidup berdampingan dengan satwa.

Selama ini, pihaknya mendorong agar pemerintah pusat dan daerah memberikan dukungan dana untuk penanganan konflik satwa liar. Penanganan konflik antara manusia dan satwa membutuhkan biaya yang tidak sedikit.