Beberapa tokoh di Probolinggo dan Lumajang, Jawa Timur, sepakat menentang seruan gerakan people power yang belakangan santer didengungkan menjelang pengumuman hasil Pemilihan Umum Presiden 2019 pada 22 Mei mendatang. Gerakan tersebut dinilai inkonstitusional dan berpotensi memecah belah masyarakat.
Oleh
DAHLIA IRAWATI
·3 menit baca
PROBOLINGGO, KOMPAS — Beberapa tokoh di Probolinggo dan Lumajang, Jawa Timur, sepakat menentang seruan gerakan people power yang belakangan santer didengungkan menjelang pengumuman hasil Pemilihan Umum Presiden 2019 pada 22 Mei mendatang. Gerakan tersebut dinilai inkonstitusional dan berpotensi memecah belah masyarakat.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Probolinggo KH Nizar Irsyad AF, Senin (13/5/2019), mengatakan, MUI meminta masyarakat Kota Probolinggo tidak mudah terprovokasi ajakan mengikuti people power yang saat ini santer didengung-dengungkan di sejumlah media.
POLRES PROBOLINGGO KOTA
Deklarasi damai di Kota Probolinggo seusai Pemilu 2019.
”MUI meminta sebagai masyarakat yang berakhlak dan beradab untuk menghormati dan menerima ketetapan KPU nantinya. Gerakan yang mengatasnamakan masyarakat untuk saling berseteru dan menyakiti sangat tidak dibenarkan,” ujarnya.
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Probolinggo Abdul Halim mengatakan, people power sudah selesai 17 April 2019 lalu, yaitu saat bangsa Indonesia secara konstitusional menggunakan hak pilihnya dalam proses demokrasi melalui Pemilu 2019 yang jujur adil dan transparan.
”Kami mengimbau tidak ada gerakan people power yang inkonstitusional, diharapkan semua pihak menahan diri menunggu hasil penghitungan resmi yang dilakukan oleh KPU pada 22 Mei 2019 nanti,” kata Agus Salim.
Baik MUI maupun FKUB Probolinggo sepakat, menjaga suasana aman dan damai bagi 200-an juta bangsa Indonesia lebih penting daripada membuat kegaduhan yang hanya menguntungkan segelintir orang.
Kami mengimbau tidak ada gerakan people power yang inkonstitusional, diharapkan semua pihak menahan diri menunggu hasil penghitungan resmi yang dilakukan oleh KPU pada 22 Mei 2019 nanti.
”Kita tutup sudah euforia pesta demokrasi kemarin, dan mari sama-sama berusaha dan berharap semua kembali rukun. Hindari perpecahan demi kebersamaan membangun Kota Probolinggo. Itu semua demi kemakmuran masyarakat Probolinggo di segala bidang,” kata Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin menambahkan.
POLRES PROBOLINGGO KOTA
Deklarasi damai di Kota Probolinggo seusai Pemilu 2019.
Kepala Kepolisian Resor Probolinggo Kota Ajun Komisaris Besar Alfian Nurrizal berharap semua pihak selalu menjaga kondusivitas dan kedamaian guna tercapainya pembangunan di Kota Probolinggo ke depannya. ”Setelah pemilu usai, mari kita jaga kedamaian dan kondusivitas demi kemajuan Kota Probolinggo,” katanya.
Seruan tokoh masyarakat untuk menghindari people power itu dilakukan setelah masyarakat Probolinggo sepakat menggelar deklarasi damai seusai Pemilu 2019 beberapa hari lalu.
Kerugian
Pernyataan senada dikeluarkan Ketua FKUB Kabupaten Lumajang H Muhammad Khoiri. Ia menyampaikan, people power menjelang pengumuman hasil pilpres, menurut dia, akan membawa mudarat (kerugian) lebih besar bagi bangsa.
”Semua elemen sudah bekerja profesional sehingga seharusnya kita menghargai kinerja mereka. Petugas KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri, saya nilai sudah sangat profesional bekerja menyukseskan pemilu serentak tahun 2019. Jadi, jangan ditarik-tarik kepada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” kata Khoiri.
DOKUMENTASI
Ketua FKUB Kabupaten Lumajang H Muhammad Khoiri
Khoiri berharap, guna kemajuan bangsa ke depan, lebih baik semua pihak belajar. ”Jika memang dinilai masih ada kekurangan dalam penyelenggaraan pemilu, ada mekanisme dengan menempuh jalur hukum sebagaimana mestinya. Jangan membuat gesekan di masyarakat. Kesuksesan pemilu saat ini merupakan prestasi bagi bangsa Indonesia dan telah diakui oleh negara-negara lain,” katanya.
Kepala Kepolisian Resor Lumajang Ajun Komisaris Besar Muhammad Arsal Sahban berharap bahwa masyarakat sudah semakin dewasa dalam menghadapi situasi berkembang di masyarakat, termasuk soal ajakan people power. Ia melihat sebagaimana terjadi pada masyarakat Kabupaten Lumajang.
Jika memang dinilai masih ada kekurangan dalam penyelenggaraan pemilu, ada mekanisme dengan menempuh jalur hukum sebagaimana mestinya. Jangan membuat gesekan di masyarakat. Kesuksesan pemilu saat ini merupakan prestasi bagi bangsa Indonesia dan telah diakui oleh negara-negara lain.
”Alhamdulillah, masyarakat Lumajang sangat dewasa dalam berdemokrasi. Selama proses pemilu serentak, di Kabupaten Lumajang berlangsung aman dan damai,” katanya.
Bahkan, semua tahapan penghitungan suara, mulai dari PPK sampai tingkat provinsi, tidak ada kendala dan pertentangan. Ini menandakan kedewasaan masyarakat Lumajang dalam berdemokrasi.
