Tiga Tahun Kepemimpinan Vicky-Mor, Indikator Kesejahteraan Manado Meningkat
Tiga tahun kepemimpinan Wali Kota Manado Vicky Lumentut dan Wakil Wali Kota Mor Dominus Bastiaan ditandai dengan meningkatnya beberapa indikator terkait kesejahteraan warga kota. Berbagai permasalahan seperti pengurangan kemiskinan, perbaikan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat harus dituntaskan di sisa dua tahun kepemimpinan.
Oleh
KRISTIAN OKA PRASETYADI
·5 menit baca
MANADO, KOMPAS – Tiga tahun kepemimpinan Wali Kota Manado Vicky Lumentut dan Wakil Wali Kota Mor Dominus Bastiaan ditandai dengan meningkatnya beberapa indikator terkait kesejahteraan warga kota. Berbagai permasalahan seperti pengurangan kemiskinan, perbaikan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat harus dituntaskan di sisa dua tahun kepemimpinan.
Hal itu terungkap dalam ibadah syukur memperingati tiga tahun kepemimpinan pasangan Vicky dan Mor, Senin (13/5/2019), di kantor Wali Kota Manado, Sulawesi Utara. Vicky mengatakan, sejak menjabat per 9 Mei 2016, arah pembangunan di Manado disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021.
Salah satu hasil kinerja positif ditunjukkan dengan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM). IPM diukur berdasarkan tiga faktor, yaitu pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) Manado, pada 2016 nilai IPM Manado 77,59, lalu meningkat menjadi 78,05 pada 2017.
Pada 2018, IPM ibu kota Sulut itu merangkak ke 78,41. “Ada tren meningkat yang artinya kesejahteraan masyarakat makin baik, masa belajar semakin panjang, dan kesehatan warga juga naik,” kata dia.
Kesejahteraan warga dapat dilihat dari rendahnya jumlah kasus kematian ibu, yaitu tujuh pada 2016 dan enam pada 2017. Angka kematian bayi pun menurun 50 persen, dari 22 pada 2016 menjadi 11 pada 2017.
Untuk terus meningkatkan IPM, wali kota telah menandatangani kerja sama dengan Universitas Sampoerna. Mahasiswa yang cemerlang dapat mengikuti seleksi untuk mendapatkan pendidikan gratis selama empat tahun sampai lulus.
Adapun tingkat pengangguran di Manado diklaim menurun. Pada 2016, tingkat pengangguran di Manado mencapai sekitar 11 persen. Pada 2017, tingkat pengangguran turun menjadi 9,35 persen. BPS belum merilis data tahun 2018. Vicky yakin, banyak lapangan pekerjaan yang terbuka sehingga pengangguran menurun.
Kendati begitu, data BPS Sulut per Agustus 2018 menunjukkan, jumlah pengangguran yang mencari pekerjaan di Manado per Agustus 2018 sebanyak 18.923 orang, tertinggi di provinsi. Dibandingkan dengan Bitung sebagai pusat industri, pengangguran pencari kerja hanya 8.803 orang.
Sementara itu, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Manado Sony Lela mengapresiasi kinerja pasangan Vicky-Mor. Di masa jabatan kedua Vicky, pembangunan manusia berlangsung dengan baik karena dukungan beberapa program, seperti beragam jenis bantuan sosial, kemitraan asuransi kesehatan, beasiswa mahasiswa miskin berprestasi, dan sebagainya.
Manado masih kalah di ekonomi kreatif. Seharusnya, ada kampung khusus yang membuat cendera mata bagi wisatawan di Manado dan Bunaken. Selain itu, harusnya industri kue-kue khas Manado lebih diperhatikan
Namun, Sony menilai penurunan pengangguran tidak signifikan dari tahun ke tahun. Seharusnya, wali kota mengembangkan lebih banyak balai-balai latihan untuk masyarakat, terutama yang berkaitan dengan industri pariwisata. Beberapa program pelatihan yang telah diadakan antara lain keterampilan tata boga, menjahit, dan jurnalistik.
“Manado masih kalah di ekonomi kreatif. Seharusnya, ada kampung khusus yang membuat cendera mata bagi wisatawan di Manado dan Bunaken. Selain itu, harusnya industri kue-kue khas Manado lebih diperhatikan,” kata Sony.
Ia menambahkan, performa sektor pariwisata juga perlu terus digenjot. Manado tidak memiliki destinasi wisata khusus sehingga wisatawan hanya tinggal sebentar Manado, bahkan beberapa tidak ingin kembali lagi. “Dulu di daerah Malalayang ada wisata kuliner Sabua Bulu, tapi sekarang tidak ada lagi Manado harus mengembangkan daya tarik,” katanya.
Pada 2017, pertumbuhan ekonomi di Manado mencapai 6,75 persen, di atas rata-rata nasional (5,1 persen) dan provinsi (6,32 persen). Meski begitu, angka kemiskinan pada 2017 naik menjadi 5,64 persen dari 5,24 persen dari tahun sebelumnya. Pada 2018, jumlah penduduk miskin menjadi 5,38 persen dari populasi kota.
Kembangkan infrastruktur
Vicky dan Mor dinilai perlu mengembangkan infrastruktur. Sony mengatakan, rumah sakit umum daerah (RSUD) serta penyediaan air bersih adalah sedikit dari pelbagai pekerjaan rumah yang menanti.
Perawatan infrastruktur juga perlu dikembangkan. Sony mencontohkan, Taman Berkat (God Bless Park) Manado saat ini terbengkalai. Padahal, taman tersebut adalah salah satu ruang publik di Manado yang dekat lokasi belanja turis.
Terkait hal ini, Vicky telah menyusun perencanaan pembangunan infrastruktur di sisa dua tahun kepemimpinannya. Pembangunan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Kota Manado dan RSUD Manado telah direncanakan. RSUD akan dibangun dengan dana pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) di bawah Kementerian Keuangan dengan nilai Rp 120 miliar untuk bangunan dan alat-alat kesehatan.
Jaringan air bersih pun akan diperluas. Saat ini, baru 40 persen wilayah Manado yang mendapat layanan air bersih. “Kami akan mengisi sisa 60 persennya dengan menambah jaringan dan memperluas layanan,” kata Vicky.
Mengurai kemacetan
Kemacetan diuraiRuas jalan kota pun akan diperbaiki. Dari total 616 kilometer jalan kota, hanya 66,69 persen yang berada dalam kondisi baik. Kemacetan di jalan juga diurai, misalnya dengan menutup Pasar Bahu dan memindahkannya ke Pasar Kayu Bulan di Malalayang. Pasar ini akan menjadi pasar induk di selatan Manado dan mulai beroperasi menjelang akhir Mei.
Adapun Pasar Tuminting akan dipindahkan ke Kecamatan Sumompo. Hal itu diiringi penutupan tempat pembuangan akhir (TPA) Sumompo. Pengelolaan sampah akan dilaksanakan di pasar dan di setiap kecamatan.
Pembangunan infrastruktur dipercaya juga akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pada 2016, PAD Manado sebesar Rp 264,77 miliar, lalu meningkat menjadi Rp 299,3 miliar. Pada 2018, pendapatan daerah menjadi Rp 313,4 miliar. “Tren positif dan terus meningkat,” kata Vicky.
Sementara itu, pengamat politik Universitas Sam Ratulangi, Ferry Liando mengapresiasi kekompakan Vicky dan Mor. Menurut dia, keduanya dapat menjadi contoh bagi kepala daerah di kota dan kabupaten lain di Sulut serta di provinsi lain.
“Dari pengalaman sebelumnya, hubungan pasangan kepala daerah di Sulut tidak lagi harmonis bahkan saat baru enam bulan menjabat. Akibatnya, birokrasi menjadi tidak lancar karena ada dualisme kepemimpinan. Pak Vicky dan Pak Mor ini bisa menjadi role model,” kata Ferry.