Tokoh di Gresik, Lamongan, dan Tuban Imbau Masyarakat Jaga Ketenangan

KOMPAS/ADI SUCIPTO K

Komisi Pemilihan Umum Lamongan, Jawa Timur, Selasa (14/5/2019), mendapatkan dukungan moral dari Dewan Pimpinan Cabang Pos Perjuangan Rakyat Lamongan.

LAMONGAN, KOMPAS — Sejumlah tokoh di Gresik, Lamongan, dan Tuban, Jawa Timur, Selasa (14/5/2019), meminta masyarakat menjaga ketenangan umat Islam menjalankan puasa Ramadhan. Warga diimbau tidak terpancing ajakan untuk gerakan pengerahan massa terkait hasil pemilihan umum, khususnya pemilihan presiden, dengan mendatangi Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Upaya yang disebut people power itu dinilai para tokoh setempat bisa berpotensi memicu retaknya keutuhan, kerukunan, dan persatuan bangsa. Selain itu, upaya itu juga bisa menimbulkan keresahan dan mengguncang perahu republik ini.

Di sisi lain, sekitar 20 orang dari Dewan Pimpinan Cabang Forum Perjuangan Rakyat (Pospera) Lamongan mendatangi kantor KPU dan Bawaslu setempat. Mereka menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya pahlawan demokrasi Pemilu 2019.

Mereka mendukung KPU dan Bawaslu bekerja secara profesional, independen, dan berintegritas. Mereka juga menolak segala bentuk intervensi, intimidasi, dan tuduhan kecurangan tanpa bukti dalam proses pemilu.

KOMPAS/ADI SUCIPTO K

Ketua KPU Kabupaten Lamongan Imam Ghozali (kedua dari kanan) dan Ketua DPC Pos Perjuangan Rakyat Lamongan Subroto (kanan), Selasa (14/5/2019), memberikan keterangan kepada wartawan terkait pemilu.

”Kami minta semua pihak menghormati proses yang berjalan tanpa tindakan inskontitusional. Kami menyerukan, setelah pemilu semua elemen masyarakat bersatu dalam bingkai NKRI. Kami dukung TNI-Polri dalam mengamankan pemilu dan menjaga kedaulatan NKRI,” kata juru bicara Pospera Lamongan, Subroto.

Jangan sampai ini dipolitisasi, dianggap sabotase, dan dianggap KPU dan Bawaslu tidak independen.

Ia menambahkan, terkait adanya penyelenggara pemilu yang sakit hingga meninggal, hal itu perlu diteliti lebih jauh: semata-mata karena lelah atau karena memang punya riwayat sakit sebelumnya. ”Jangan sampai ini dipolitisasi, dianggap sabotase, dan dianggap KPU dan Bawaslu tidak independen,” tuturnya.

Ketua KPU Lamongan Imam Ghozali berterima kasih atas dukungan Pospera. Di Lamongan, pemilu berlangsung aman, lancar, dan damai. ”Memang ada empat penyelenggara pemilu meninggal, ada dua keguguran. Total ada 29 kasus, baik meninggal, sakit berat, maupun sedang,” ujarnya.

KOMPAS/ADI SUCIPTO K

Anggota Dewan Pimpinan Cabang Pos Perjuangan Rakyat Lamongan, Selasa (14/5/2019), memberikan dukungan kepada KPU dan Bawaslu setempat.

Tidak terpancing

Hajatan pesta demokrasi Pemilu 2019 dinilai telah usai. Secara umum, pemilu serentak berjalan aman dan lancar. Masyarakat kini tinggal menunggu hasil resmi dari KPU.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Lamongan KH Masnur Arif mengajak seluruh masyarakat menunggu hasil resmi KPU. Tidak perlu terpancing isu people power yang diusung sejumlah orang. Jika tak puas dengan hasil pemilu, ada baiknya menempuh jalur hukum sesuai konstitusi.

Menurut Masnur, seruan people power dapat berdampak pada kondisi masyarakat dan mengganggu kerukunan bangsa.

”Pemilu itu hanya wasail (sarana), maqashid (maksud tujuannya) adalah li-tahhiq al-mashalih al-ibad (mewujudkan kesejahteraan masyarakat). Semua elemen masyarakat sebaiknya menjaga persatuan dan kesatuan dan secara legowo menerima siapa pun yang terpilih,” tuturnya.

ISTIMEWA

KH Kolilul Rohman, Ketua Rois Syuriah NU Tuban

Masyarakat diminta supaya tidak asal ikut-ikutan atas seruan people power. Ia menyebut ada kaidah fikih yang menyebutkan, mencegah kerusuhan harus diutamakan daripada hanya mengejar keuntungan, jabatan, dan kelompok semata.

”Jangan sampai hanya karena wasail, kepentingan politik, kekuasaan, dan kelompok, kepentingan bangsa dan negara dikorbankan,” ujarnya.

Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Lamongan Supandi mengatakan, pemilu khususnya di Lamongan berjalan aman dan sukses serta kondusif. Ia memandang tidak perlu langkah upaya mengundang banyak orang. Suasana yang sudah kondusif ini harus dijaga agar semakin aman dan damai serta menyenangkan.

Jangan sampai hanya karena wasail, kepentingan politik, kekuasaan, dan kelompok, kepentingan bangsa dan negara dikorbankan.

Supandi mengajak warga Lamongan untuk menjaga ukhuwah (kerukunan dan persatuan), baik itu ukhuwah Islamiah (kerukunan sesama umat Muslim), ukhuwah wathoniah (kerukunan antarumat beragama yang berbeda), dan juga ukhuwah basyariyah (kerukunan sesama warga negara satu tanah air). ”Lebih baik kita fokus melaksanakan puasa Ramadhan,” kata Supandi.

ISTIMEWA

KH Abdul Matin Jawahir, Ketua MUI Tuban

Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Lamongan KH Abdussalam juga mengajak semua tokoh dari semua lintas agama untuk tidak terpancing dengan isu people power dan meminta masyarakat untuk memercayakan semuanya kepada KPU dan Bawaslu.

”Kami mengharapkan masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh dengan adanya isu people power. Jangan sampai bulan Ramadhan dikotori dengan pertikaian politik,” kata Abdussalam.

Jaga wilayah

Sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kabupaten Gresik juga sepakat menolak seruan adanya gerakan people power berkaitan dengan memanasnya situasi politik pasca-Pemilu 2019 saat ini.

Aksi people power atau seruan menggerakkan massa diklaim sebagai upaya mengecam dugaan kecurangan selama Pemilu 2019.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Gresik KH Mansoer Shodiq, Ketua PC NU Gresik KH Mohammad Chusnan Ali, Ketua Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Gresik KH Abdul Muis, dan Ketua Forum Keberagaman Gresik Joko Pratomo sepakat menjaga perdamaian dan persatuan umat pasca-Pilpres 2019 di wilayah Gresik khususnya.

KOMPAS/ADI SUCIPTO K

Ketua MUI Kabupaten Gresik KH Mansoer Shodiq

Ketua MUI Kabupaten Gresik KH Mansoer Shodiq berharap semua pihak pendukung pasangan capres-cawapres untuk bersedia menunggu dan menerima hasil keputusan KPU. Selama belum ada keputusan, sebaiknya semua pihak tidak melakukan gerakan-gerakan yang mengganggu kondusivitas, mengintimidasi, atau melakukan aksi-aksi untuk membangun opini yang boleh jadi tidak berdasarkan fakta yang menyesatkan publik.

Perbedaan pilihan adalah hal biasa dalam demokrasi. Jika salah satu pihak merasa keberatan terhadap hasil penghitungan, ada mekanisme yang dapat ditempuh lebih elegan dengan mengajukan gugatan melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

”Kami mengimbau seluruh masyarakat Gresik untuk tidak ikut dalam gerakan people power demi kondusivitas wilayah. Masyarakat harus bersatu menjaga ukhuwah. Siapa pun pemimpinnya, harus didukung, semoga dapat membawa bangsa ini lebih maju,” ujar Mansoer.

ISTIMEWA

Ketua Bamag Tuban Pendeta Eko Sumarno

Ketua Badan Musyawarah Antargereja (Bamag) Tuban Pendeta Eko Sumarno mengimbau masyarakat untuk tidak terpancing atau terjerumus ajakan gerakan people power. Hal itu akan menjerumuskan masyarakat untuk memecah belah bangsa.

”Mari menanggapinya dengan sabar dan harus menunggu serta menyerahkan sepenuhnya kepada penyelenggara pemilu,” ujar Eko.

Ketua MUI Tuban KH Abdul Matin Jawahir bersyukur pemilu legislatif dan pilres telah selesai. Sekarang saatnya masyarakat menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga yang mengurusi pemilu, yakni KPU dan Bawaslu.

KOMPAS/ ADI SUCIPTO K

Ketua PCNU Lamongan KH Supandi

”Jangan gunakan cara inkonstitusional yang melanggar aturan undang-undang. Jangan lakukan gerakan semacam people power. Itu akan menyebabkan retaknya keutuhan, retaknya persatuan dan kesatuan. Mari junjung tinggi agama Allah dan kita jaga NKRI,” tutur Abdul Matin.

Ulama sepuh sekaligus Rois Syuriah PC NU Tuban, KH Kholilur Rohman, menyatakan, sehubungan keresahan di masyarakat tentang suara-suara people power setelah  pemilihan umum dan pemilihan presiden yang secara konstitusional, tidak ada problem. Seruan people power bisa menimbulkan guncangan di masyarakat.

”Saya mengharapkan jangan sampai terjadi keributan yang bisa mengguncangkan perahu Republik Indonesia yang kita cintai,” katanya.