MUI Jawa Barat Larang Pengerahan Massa

Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat melarang pengerahan massa besar-besaran yang bertujuan untuk melegitimasi lembaga pemilihan umum di Jawa Barat. Setiap pihak diminta tenang menyikapi penghitungan suara dan melakukan tindakan yang sesuai dengan hukum jika terbukti ada kecurangan.

KOMPAS/MACHRADIN WAHYUDI RITONGA

Ketua MUI Jabar Rahmat Syafei didampingi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Rafani Achyar menandatangani Pernyataan Sikap dalam Multaqo atau pertemuan Ulama, Habib dan Pimpinan Pondok Pesantren Se-Provinsi Jawa Barat, Bandung, Rabu (15/5/2019)

BANDUNG, KOMPAS-Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat melarang pengerahan massa besar-besaran yang bertujuan untuk melegitimasi lembaga pemilihan umum di Jawa Barat. Setiap pihak diminta tenang menyikapi penghitungan suara dan melakukan tindakan yang sesuai dengan hukum jika terbukti ada kecurangan.

"Pengerahan massa atau people power yang dilakukan untuk mendelegitimasi pemerintahan itu tindakan yang inkonstitusional. Bahkan, bisa dikatakan haram jika berdampak buruk terhadap kerukunan antar umat," tutur Ketua MUI Jabar Rahmat Syafei di Bandung, Rabu (15/5/2019).

Dalam Multaqo atau pertemuan Ulama, Habib dan Pimpinan Pondok Pesantren Se-Provinsi Jawa Barat ini, Rahmat mengajak peserta untuk menjaga kondusifitas hingga Pemilihan Umum selesai. Konsolidasi dari tokoh-tokoh muslim inilah, tuturnya, yang bisa menenangkan umat sehingga tidak turun ke jalan.

"Semua ada mekanisme hukumnya. Mari kita jalankan. Apabila ada kecurangan, sampaikan melalui koridor-koridor yang ada, sesuai dengan aturan hukumnya. Jangan sampai ada yang turun ke jalan," ujar Rahmat, saat ditemui usai pertemuan tersebut.

Dalam pertemuan ini, dihasilkan pernyataan sikap yang dibacakan Sekretaris Umum MUI Jawa Barat Rafani Achyar. Pernyataan ini berisi komitmen para tokoh agama di Jabar untuk menjauhi fitnah dan pertengkaran serta saling memaafkan. Para tokoh juga diminta untuk tidak ikut terpancing untuk melakukan aksi yang tidak menaati peraturan yang berlaku karena hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam.

KOMPAS/MACHRADIN WAHYUDI RITONGA

Peserta mendengarkan Surat Pernyataan Sikap dalam Multaqo atau pertemuan Ulama, Habib dan Pimpinan Pondok Pesantren Se-Provinsi Jawa Barat, Bandung, Rabu (15/5/2019)

Rafani yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jabar menuturkan, potensi perpecahan dan polarisasi dalam pemilu kali ini ada dalam internal umat Islam. Di luar itu, komunikasi antar umat beragama di Jabar masih terjalin dengan baik sehingga tidak ada yang perlu dipermasalahkan.

"Perpecahan kali ini ada di dalam internal umat Islam yang berbeda pilihan. Makanya, kami berusaha mempererat kembali lagi silaturahmi dan mengedepankan komunikasi, bukan menggunakan amarah," tuturnya.

Rafani menambahkan, setiap pihak harus tenang dan menunggu hasil dari Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang mengesahkan pemilu. Dia berujar, keinginan yang berlebihan dalam menggapai kekuasaan bisa berdampak buruk kepada masing-masing pendukung.

Rafani berharap MUI di setiap daerah melakukan hal yang sama. Dengan mengumpulkan tokoh agama dan masyarakat, warga bisa lebih tenang menyikapi hasil Pemilu dan tidak terbawa arus. "Senin depan, MUI Majalengka dan Subang akan melakukan Multaqo ini," ujarnya.

Salah satu tokoh yang hadir, Ketua MUI Kota Tasikmalaya Ate Musodiq menyatakan, MUI harus menjadi penyejuk dalam kerukunan demi persatuan bangsa. Organisasi ini, tutur Ate, harus menjaga umat dari berita-berita bohong dengan memberikan himbauan agar tidak mudah percaya.

"People power yang terjadi nanti sama saja dengan makar karena ada upaya untuk delegtimasi KPU. Kita semua harus bersatu dalam NKRI. Jalan keluarnya, MUI sudah seharusnya membuat himbauan," tuturnya.