Pemilihan Pansel KPK Cerminan Komitmen Antikorupsi Pemerintah

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Penyidik KPK menunjukkan barang bukti berupa uang sebanyak lebih dari Rp 8 miliar yang disimpan dalam 84 kardus saat Wakil Ketua KPK Basariah Pandjaitan (duduk) memberikan keterangan kronologi operasi tangkap tangan di Kantor KPK, Jakarta, Kamis (28/3/2019). Tersangka anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso, diduga menerima suap dari Humpuss Transportasi Kimia utk memuluskan proyek pengiriman pupuk.

YOGYAKARTA, KOMPAS — Proses pemilihan Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan komitmen pemerintah terhadap upaya pemberantasan korupsi. Anggota yang terpilih nantinya diharapkan bebas dari konflik kepentingan guna meningkatkan kinerja pemberantasan korupsi di negara ini.

Masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019 akan segera berakhir. Presiden Joko Widodo berencana segera menetapkan nama-nama sosok yang akan dipilih sebagai Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK periode 2019-2023. Integritas dan komitmen terhadap pemberantasan korupsi menjadi syarat mutlak dari anggota pansel tersebut.

”Pansel itu menentukan nasib KPK selama empat tahun ke depan. Hal yang paling penting, Presiden berniat untuk mencari pimpinan KPK yang berani, berintegritas, profesional, dan independen. Jangan sampai orang-orang yang terpilih tidak punya kriteria itu dan justru menghasilkan pemimpin yang bermasalah,” tutur Zaenur Rohman, peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, di Yogyakarta, Kamis (16/5/2019).

Pansel itu menentukan nasib KPK selama empat tahun ke depan.

Zaenur menambahkan, pansel harus benar-benar bebas dari calon yang punya afiliasi politik terhadap kubu mana pun. Hal yang dikhawatirkan adalah setiap keputusan yang dibuat oleh calon itu jika terpilih nantinya sarat akan kepentingan politik. Pansel perlu dipastikan independensinya demi menjaga integritas lembaga tersebut.

Kompas

Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman

”Artinya, Pansel KPK nanti memang benar-benar memilih putra dan putri terbaik bangsa. Apakah dia penegak hukum, birokrat, aktivis, akademisi, ataupun profesional itu tidak masalah. Kita perlu memilih pimpinan yang tepat. Catatan integritas yang harus diutamakan dalam memilih pimpinan,” kata Zaenur

Peneliti Pukat UGM, Yuris Rezha, mengatakan, Pansel KPK terpilih berpotensi mendapatkan tekanan dari berbagai pihak. Penting untuk diketahui bahwa akan banyak pihak yang berusaha menitipkan orang-orangnya agar duduk di kursi pimpinan KPK. Hal itu harus bisa dicegah dengan cara apa pun agar calon pimpinan KPK juga merupakan sosok yang benar-benar berintegritas.

”Pansel ini menjadi harapan kita untuk menyaring orang-orang yang baik. Jadi, rekam jejak pemberantasan korupsi yang baik merupakan pertimbangan utama bagi anggota pansel dalam memilih. Mereka juga harus siap ditekan dalam menjalankan tugasnya itu,” tutur Yuris.

Kompas

Yuris Rezha (kedua dari kiri), peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), sedang menjelaskan tentang pandangannya mengenai proses pemilihan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK, di Yogyakarta, Kamis (16/5/2019).

Sementara itu, Agung Nugroho, peneliti Pukat UGM, menyampaikan, pengetahuan mengenai KPK secara mendalam penting untuk dimiliki anggota pansel. Tujuannya agar konflik internal di dalam lembaga tersebut tidak terulang lagi.

”Oleh karena itu, Pansel memang harus bisa menyaring orang-orang agar tidak terjebak konflik kepentingan di lembaga tersebut di waktu mendatang. Pansel harus bersih dari kepentingan apa pun,” katanya.

Korupsi menteri

Zaenur mengungkapkan, beberapa waktu terakhir, sejumlah menteri dari Kabinet Presiden Joko Widodo disebut namanya dalam pengungkapan kasus korupsi, yakni Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

”Presiden perlu ambil langkah tegas untuk mempertahankan integritas pemerintah. Kabinet kerja berada di pengujung masa kepemimpinannya. Ada kekhawatiran di ujung periode, ada kebijakan yang dibuat untuk menguntungkan orang tertentu,” kata Zaen.

Presiden perlu ambil langkah tegas untuk mempertahankan integritas pemerintah. Kabinet kerja berada di pengujung masa kepemimpinannya. Ada kekhawatiran di ujung periode, ada kebijakan yang dibuat untuk menguntungkan orang tertentu.

Terkait hal itu, Yuris menyatakan, masyarakat perlu mendapatkan kejelasan dari perkara tersebut. KPK diharapkan memberikan penjelasan secara gamblang kepada masyarakat tentang keterlibatan sejumlah menteri dalam kasus tersebut. Ia menginginkan agar rekam jejak menteri dalam periode ini menjadi bahan evaluasi bagi presiden terpilih untuk menentukan anggota kabinet selanjutnya.

Baca juga: Seleksi Pimpinan KPK Juni 2019