Bawaslu Petakan Wilayah Potensi Sengketa di Jateng
Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah memetakan sejumlah hasil Pemilihan Umum di Jateng yang berpotensi disengketakan ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu indikatornya, selisih suara tipis di antara para peserta.
Oleh
ADITYA PUTRA PERDANA
·3 menit baca
Kompas
Sejumlah peserta kirab budaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak memakai kostum kotak suara Pemilu 2019 di Demak, Jawa Tengah, Sabtu (30/3/2019). Mereka menyerukan Pemilu 2019 agar berjalan tertib dan damai.
SEMARANG, KOMPAS — Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah memetakan sejumlah hasil pemilihan umum di Jateng yang berpotensi disengketakan ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu indikatornya, selisih suara tipis di antara para peserta.
Ketua Bawaslu Jateng Fajar Saka, di sela-sela Rapat Kerja Teknis dengan Media, di Kota Semarang, Selasa (21/5/2019) sore, mengatakan, berdasarkan hasil pemetaan, potensi sengketa merata di sejumlah daerah. Potensi sengketa muncul dari pemilihan presiden dan wakil presiden ataupun legislatif.
”Dari pemetaan, hampir semua ada (potensi), mulai dari DPR RI, provinsi, hingga kabupaten/kota. Kabupaten/kota lebih berpotensi karena jumlah kursinya lebih sedikit. Ada yang selisih sembilan, bahkan tiga suara. Kami siap bersidang di MK jika ada yang mengajukan sengketa,” kata Fajar.
Meskipun penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum Pusat selesai, Fajar menekankan, tugas penyelenggara, termasuk Bawaslu, masih panjang. Sebelum nantinya memperjelas situasi di MK jika ada pengajuan sengketa, pihaknya menyiapkan semua dokumen yang diperlukan.
Kompas
Ketua Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah Fajar Saka di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (21/5/2019).
Bawaslu di 35 kabupaten/kota, lanjut Fajar, sudah dikumpulkan di Kota Solo, beberapa waktu lalu. ”Kami meminta seluruh Bawaslu kabupaten/kota agar merapikan semua dokumen terkait. Dengan demikian, jika sewaktu-waktu dibutuhkan di MK, semuanya sudah siap,” ucapnya.
Selain sengketa hasil pemilu yang ditangani MK, menurut Fajar, ada juga sejumlah proses sengketa yang masih berjalan. Di antaranya perkara pidana di Kabupaten Wonogiri dan Purworejo yang telah dilimpahkan kepada penyidik. Sementara sengketa lainnya masih di Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
Terkait dengan evaluasi pelaksanaan dan pengawasan Pemilu 2019, Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jateng Anik Sholihatun mengakui pemilu kali ini rumit dan sulit dari sisi teknis ataupun kepesertaan. Bahkan, sebelum tahap pencoblosan, urusan pindah tempat pemilihan pun rumit.
Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jawa Tengah Anik Sholihatun di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (21/5/2019).Namun, menurut Anik, semua itu memang harus dilaksanakan. Untuk itu, ia mengapresiasi semua petugas yang rela menghabiskan waktu dan tenaga untuk kelancaran pemilu. Bahkan, banyak yang meninggal. ”Tentu nantinya akan ada evaluasi apakah sistem ini dipertahankan atau tidak,” katanya.
Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Semarang, Imam Taufiq, yang hadir dalam acara itu, menuturkan, konflik hampir disamakan dengan perseteruan. Konflik tidak dianggap sebagai sebuah berkah, padahal sunatullah atau kodrat.
Dalam hal ini, media memiliki peran menghadirkan hal yang menyejukkan dan memberikan pesan damai, termasuk dalam Pemilu 2019. ”Sebab, saat ini, hari-hari ini, kondisi bangsa ada polarisasi, hoaks, kepentingan, benih konflik, yang kadang orang awam disajikan dengan berita yang macam-macam, dan mereka tak bisa membedakan yang benar dan salah,” katanya.
