Masyarakat Ambon Diminta Tetap Tenang, Tak Perlu Ikut Aksi

Masyarakat Kota Ambon, Maluku, diminta tidak terpengaruh dengan ajakan kelompok tertentu untuk bergabung dalam aksi ujuk rasa yang menurut rencana akan digelar pada Rabu (22/5/2019) besok. Di tengah tensi politik nasional yang masih panas ini, masyarakat mudah dibenturkan demi kepentingan politik oknum elit tertentu.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Suasana pertemuan antara Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy dengan forum komunikasi pimpinan daerah serta para ketua RT, ketua RW, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa se Kota Ambon pada Selasa (21/5/2019).

AMBON, KOMPAS - Masyarakat Kota Ambon, Maluku, diminta tidak terpengaruh ajakan kelompok tertentu untuk berunjuk rasa pada Rabu (22/5/2019). Di tengah tensi politik nasional yang masih panas ini, masyarakat mudah dibenturkan demi kepentingan politik oknum elit tertentu.

Hal itu dikatakan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy saat menggelar tatap muka dengan lebih kurang 1.500 orang di Ambon, Selasa (21/5/2019). Mereka yang diundang adalah ketua RT, ketua RW, kepala desa/lurah, Bhabinkamtibmas, Babinsa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pimpinan TNI dan Polri setempat.

"Bila bapak atau ibu mendapat undangan unjuk rasa, tetap tenang," ujarnya. Sikap tenang yang dimaksud Richard, termasuk tidak perlu hadir karena hal itu  rentan mengandung muatan kepentingan politik tertentu.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy

Pada Rabu besok, Richard juga berencana menggelar pertemuan dengan semua guru sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Ambon. Pertemuan itu dilakukan pagi hingga siang. Oleh karena itu, aktivitas belajar di sekolah diliburkan pada hari tersebut.

Richard kembali menegaskan, agar semua pihak termasuk elit politik tetap menjaga kesejukan di Kota Ambon yang kini sudah sangat harmonis. Semua elemen di Kota Ambon telah berjuang keras membawa daerah itu keluar dari konflik sosial bernuansa agama yang terjadi sejak 1999 hingga 2003.

"Dulu orang bilang Ambon ini kiamat. Ambon ini tidak akan bisa pulih. Semua pihak harus jaga ini," ujarnya.

Untuk apa demo? Terima saja hasil pemilu ini. Kalau tidak mau kalah, jangan ikut pemilu. Unjung-unjungnya tidak mau terima hasil. Lain kali, orang-orang seperti ini sebaiknya jangan ikut pemilu. Bikin malu saja

Berdasarkan informasi  yang dihimpun Kompas dari Polda Maluku, pada Kamis esok, akan digelar unjuk rasa sejumlah elemen guna menanggapi hasil pemilihan umum. Unjuk rasa itu dimotori pendukung salah satu pasangan calon yang berlaga dalam pemilihan presiden. Berdasarkan hasil pleno KPU RI, pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-KH Ma\'ruf Amin keluar sebagai pemenang.

Akan tetapi, sejumlah warga yang ditemui di Ambon menyatakan tidak tertarik dengan aksi unjuk rasa tersebut. "Untuk apa demo? Terima saja hasil pemilu ini. Kalau tidak mau kalah, jangan ikut pemilu. Ujung-ujungnya tidak mau terima hasil. Lain kali, orang-orang seperti ini sebaiknya jangan ikut pemilu. Bikin malu saja," ujar Pius, warga yang ditemui di Jalan Pattimura, Ambon.

Kepala Polda Maluku Inspektur Jenderal Royke Lumowa mengatakan, pihaknya  akan mengawal pelaksanaan unjuk rasa tersebut. Unjuk rasa merupakan hak demokrasi masyarakat yang hendaknya dilakukan secara damai dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, termasuk tidak menghasut, menebar kebencian dan berita bohong, serta mengajak orang bertindak inkonstitusional.

Komandan Resor Militer 151/Binaya Kolonel Hartono mengatakan, TNI siap membantu polisi mengamankan situasi. Ia menegaskan, TNI akan berdiri pada garis paling depan untuk menghadang siapa saja yang ingin memecah belah keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Kepala Polda Maluku Inspektur Jenderal Royke Lumowa