Semua Pihak Diminta Kedepankan Persatuan

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumbawa Barat membuka segel kotak suara berisi hasil rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa (7/5/2019).

MATARAM, KOMPAS - Semua pihak di Provinsi Nusa Tenggara Barat diimbau untuk bersama-sama menjaga situasi dan kondisi tetap kondusif setelah pelaksanaan pesta demokrasi Pemilihan Umum 2019. Persatuan harus tetap dikedepankan.

Imbauan itu antara lain datang dari Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah dan Kepala Kepolisian Daerah NTB Brigadir Jenderal (Pol) Nana Sudjana.

Zulkieflimansyah, Selasa (21/5/2019), mengeluarkan surat imbauan dengan Nomor 720/101/V/BKBPDN/2019. Dalam surat jelang pengumuman hasil Pemilu 2019 itu, sedikitnya ada tujuh hal yang ditekankan.

Zulkieflimansyah meminta agar semua pihak tetap menjaga persatuan, kesatuan, dan keamanan serta rasa persaudaraan di NTB walaupun berbeda pilihan, baik dalam pilpres maupun pileg.

DOKUMENTASI HUMAS PEMPROV NTB

Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan Chancellor Vistula University Polandia, Prof Zdzislaw Rappacka, sepekat memperarat kerja sama bidang sumber daya bidang pendidikan.

"Hindari gerakan inkonstitusional dalam bentuk gerakan people power yang merusak tatanan demorkasi yang telah dibangun berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika," kata Zulkieflimansyah.

Zulkieflimansyah juga mengajak semua pihak, mulai dari tim sukses pasangan calon presiden-wakil presiden, partai politik, serta caleg agar menahan diri dan tidak memprovokasi pendukung sebelum dan sesudah Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyelesaikan sidang pleno penetapan hasil.

Ia pun mengajak seluruh peserta pemilu untuk mengedepankan proses hukum dan tidak mengambil tindakan sendiri dalam menyikapi adanya dugaan pelanggaran Pemilu.

"Saya juga mengajak dan mengimbau seluruh masyarakat NTB untuk bersama-sama berpartisipasi dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan lingkungan yang kondusif selama proses tahapan rekapitulasi pemilu oleh KPU RI sampai selesai," kata Zulkieflimansyah.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Ketua KPU Arief Budiman menyerahkan penetapan hasil rekapitulasi nasional perolehan suara Pemilu 2019 kepada para saksi partai politik, TKN 01, BPN 02, dan Bawaslu di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (21/5/2019) dini hari. Berdasarkan rekapitulasi nasional pemilihan presiden, pasangan Joko Widodo-Ma\'ruf Amin memperoleh 85.607.362 suara (55,50 persen), sementara pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memperoleh 68.650.239 suara (44,50 persen).

Selain itu, ia juga mengajak para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda NTB serta organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama menjaga keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu termasuk menangkal berita-berita hoaks dan ujaran kebencian yang dapat memicu perpecahan bangsa.

Zulkiefllimansyah juga berpesan agar masyarakat NTB mendukung terciptanya situasi damai dalam rangka mewujudkan suasana pemilu yang aman, damai, jujur, adil, dan berintegritas.

Kembali bersatu

Secara terpisah, Nana Sudjana mengatakan, puncak keikutsertaan masyarakat dalam pemilu adalah ketika pemungutan suara 17 April 2019 lalu. "Selebihnya adalah penghitungan suara, kemudian tahapan-tahapan hingga pelantikan nanti," kata Nana.

Terkait hal itu, ia mengakui di antara masyarakat mungkin ada perbedaan pandangan dan pilihan. "Perbedaan ini cukup selama pemilu. Setelah itu, kita harus kembali bersatu dan bersama-sama meningkatkan pembangunan di NTB ini," kata Nana.

Menurut Nana, terkait aksi pascapenetapan, ada kemungkinan terjadi. "Memang ada rencana untuk melakukan aksi. Tapi kami yakin, kegiatan itu sifatnya aksi damai. Imbas dari perkembangan politik di Jakarta," kata Nana.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Brigadir Jenderal (Pol) Nana Sudjana di Mataram, Senin (20/5/2019).

Pihaknya pun sudah mengantisipasi kemungkinan tersebut dengan menyiagakan personel dibantu TNI. Sebanyak 300 personel akan disiagakan di kantor KPU NTB dan 250 personel untuk kantor Bawaslu NTB.

"Kami juga sudah mengantisipasinya dengan membangun suasana silaturahmi. Saya yakin masyarakat NTB sudah dewasa, sudah bisa memahami mana yang baik dan tidak," kata Nana yang memastikan ada sejumlah warga NTB yang berangkat ke Jakarta untuk mengikuti aksi pada 22 Mei.

Menurut Nana, jangan sampai perbedaan pilihan memicu konflik. "Kalau terjadi konflik, yang jadi korban juga dari masyarakat. Tetapi, saya kira, masyarakat NTB sudah menyadari hal itu," kata Nana.

Baca juga: Kontestasi Politik Jangan Korbankan Persatuan