Mahasiswa Desak Pemerintah Usut Pelaku Kerusuhan

Sejumlah mahasiswa di Lampung mendesak pemerintah pusat mengusut pelaku dalam kerusuhan 22 Mei di Jakarta yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa.

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Mahasiswa di Bandar Lampung, Jumat (24/5/2019), menggelar unjuk rasa mengkritik jatuhnya korban jiwa dalam kerusuhan 22 Mei di Jakarta.

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS — Sekitar 100 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Darurat Demokrasi menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Lampung, Jumat (24/5/2019). Mereka mendesak pemerintah pusat mengusut pelaku dalam kerusuhan 22 Mei di Jakarta yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa.

Aksi itu digelar di depan Kantor Gubernur Lampung sekitar pukul 11.00. Mahasiswa membawa spanduk berisi kritik terhadap kinerja pemerintah pusat. Demonstrasi berlangsung dua jam.

Juru bicara dari Aliansi Darurat Demokrasi, Fajar Agung Pangestu, menuturkan, pihaknya menyesali jatuhnya korban jiwa dalam kerusuhan 22 Mei 2019 di Jakarta. Dia menilai, penembakan itu bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

”Dalam hak asasi manusia terdapat hak untuk hidup. Kami berunjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi kami kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat,” kata Fajar.

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Mahasiswa di Bandar Lampung, Jumat (24/5/2019), menggelar unjuk rasa mengkritik jatuhnya korban jiwa dalam kerusuhan 22 Mei 2019 di Jakarta.

Menurut Fajar, unjuk rasa itu bentuk kepedulian mahasiswa terhadap jalannya demokrasi di Indonesia. Dia berharap, pihak yang berwenang mengusut tuntas para pelaku kerusuhan di Jakarta yang menyebabkan warga meninggal.

Selain itu, mereka mengajak seluruh elemen masyarakat yang berbeda pilihan politik untuk bersatu karena pemilu telah selesai. Jangan sampai pesta demokrasi untuk memilih pemimpin justru menyulut perpecahan bangsa Indonesia.

Baca juga: Jaga Suasana Damai

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Irwan S Marpaung menuturkan, Pemprov Lampung menampung seluruh aspirasi mahasiswa. Saat menemui massa, dia berjanji segera melaporkan aspirasi mahasiswa kepada Gubernur Lampung M Ridho Ficardo.

Sementara itu, aparat Polda Lampung terus melakukan penjagaan di sejumlah lokasi. Selain mengamankan kantor penyelenggara pemilu, aparat juga mencegah pergerakan massa dari Lampung ke Jakarta.

Hingga Jumat, kondisi di seluruh wilayah Provinsi Lampung kondusif. Tidak terpantau gerakan massa yang melintas dari Lampung menuju Jakarta untuk mengikuti demonstrasi di Jakarta.

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Suasana penjagaan di kantor Bawaslu Lampung, di Bandar Lampung.

Kantor KPU Lampung dan Bawaslu Lampung juga masih dijaga belasan aparat kepolisian dari Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dan Kepolisian Daerah Lampung. Meski mahasiswa mendatangi kantor Gubernur Lampung, tidak ada aksi demonstrasi di kantor KPU dan Bawaslu Lampung.

Wakil Kepala Polda Lampung Komisaris Besar Rudi Setiawan menyatakan, pengamanan di Pelabuhan Bakauheni akan terus dilakukan hingga Sabtu (25/5/2019). Hal itu dilakukan untuk mencegah pergerakan massa serta benda berbahaya, seperti senjata tajam dan senjata api, dari Lampung ke Jakarta.

Selain itu, aparat Polda Lampung juga siap menggelar Operasi Ketupat Krakatau 2019 yang akan berlangsung selama 13 hari. Operasi itu akan berlangsung pada 29 Mei 2019 hingga 10 Juni 2019. Selain untuk mengantisipasi tindak kriminalitas di jalanan, operasi itu juga untuk memastikan pemudik aman selama berkendara di wilayah Lampung.

Baca juga: Kelompok Radikal Diduga Susupi Perusuh