KUPANG, KOMPAS — Selama empat tahun berturut-turut Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat opini penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan negara terhitung sejak 2015-2018. Meski demikian, BPK mencatat tiga hal yang perlu mendapat perhatian pemprov dan DPRD untuk [...]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses