Tiga hari jelang digelarnya sidang perdana perselisihan hasil Pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi, sejumlah tokoh masyarakat di Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, menyerukan ajakan untuk menerima apa pun keputusan Mahkamah Konstitusi.
Oleh
KRISTI UTAMI
·2 menit baca
PEMALANG, KOMPAS — Tiga hari jelang digelarnya sidang perdana perselisihan hasil Pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi, sejumlah tokoh masyarakat di Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, menyerukan ajakan untuk menerima apa pun keputusan Mahkamah Konstitusi nanti. Mereka juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa.
Dalam keterangan resminya, Selasa (11/6/2019), salah satu tokoh ulama Kabupaten Pemalang, Al Habib Ridho, mengajak masyarakat untuk bijak dalam menyikapi semua proses hukum dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ridho juga berharap, kerusuhan seperti yang terjadi pada 21-22 Mei lalu tidak terulang.
”Ketika terjadi peristiwa 21-22 Mei lalu, kami telah berupaya semaksimal mungkin mengajak seluruh warga Pemalang untuk tidak ikut dalam aksi kerusuhan. Semoga pada sidang perdana hingga putusan MK yang akan datang tidak terjadi kejadian buruk apa pun,” ujarnya.
Ridho juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Pemalang memanjatkan doa untuk keselamatan bangsa dan negara.
Di Kabupaten Tegal, pengasuh Jamiyah Hidayatus Syu’ban Dukuh Blandongan, Muhammad Assegaf, menolak aksi dan tindakan brutal yang dilakukan teroris. Assegaf juga mengajak masyarakat untuk bersatu dengan kepolisian dan TNI dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, tenteram, dan damai.
Adapun Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Tegal Ustaz Nurotib meminta takmir masjid dan khatib ceramah keagamaan di masjid-masjid tidak menyampaikan materi khotbah yang berbau politik sampai adanya keputusan MK.
”Kami mengimbau khatib dan takmir masjid jangan ada ceramah yang menyinggung politik sampai ada keputusan MK. Sebab, keputusan MK adalah yang terbaik,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Polres Pemalang Ajun Komisaris Besar Kristanto Yoga Darmawan mengatakan, peran ulama dan pemerintah sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Kabupaten Pemalang.
Ia mengimbau semua pihak untuk tetap membawa spirit kesucian hari raya Idul Fitri dalam menyikapi sidang perdana perselisihan hasil Pemilu 2019 di MK.
”Mari kita hormati proses yang sedang berlangsung di MK dengan suasana penuh kedamaian,” kata Kristanto.