Sidang sengketa hasil Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi segera digelar pada Jumat (14/6/2019). Jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Barat pun melakukan siaga pengamanan di daerah.
Oleh
EMANUEL EDI SAPUTRA
·3 menit baca
ANTARA FOTO/RIVAN AWAL LINGGA
Petugas berjaga di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (11/6/2019). Mahkamah Konstitusi akan mulai menggelar sidang pendahuluan sengketa hasil pilpres pada 14 Juni 2019.
PONTIANAK, KOMPAS – Sidang sengketa hasil Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi segera digelar pada Jumat (14/6/2019). Jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Barat pun melakukan siaga pengamanan di daerah. Kesiapan pasukan dan peralatan telah dicek untuk mengantisipasi potensi reaksi di daerah terkait sidang tersebut.
Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Didi Haryono, Rabu (12/6), mengatakan, Polda Kalbar telah menyiapkan pengamanan. Ia pun telah mengecek kesiapan pasukan dan peralatan pengamanan di Kepolisian Resor Pontianak Kota pada Selasa (11/6) sore. Semuanya telah dipastikan siap.
“Personel dan peralatan yang akan dipakai dalam pengamanan telah dicek. Seluruh bagian perlengkapan, termasuk peralatan khusus dalam pengurai massa, semua harus disiapkan agar dapat dipakai dalam mengendalikan situasi," kata Didi.
HUMAS POLDA KALBAR/DONNY CHARLES GO
Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Didi Haryono saat mengecek kesiapan pasukan Kepolisian Resor Pontianak Kota, Selasa (11/6/2019).
Didi juga telah meminta kepada seluruh personel yang bersiaga untuk tidak memakai peluru tajam. Bahkan, peluru karet pun digunakan hanya dalam keadaan genting saja sebab bisa membahayakan.
Selain kesiapan pasukan, Didi juga selalu memberikan imbauan kepada masyarakat. Dalam setiap pertemuan, baik dengan tokoh masyarakat, dalam acara keagamaan, maupun acara pemerintah, ia selalu mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga persatuan di Kalbar yang selama ini terpelihara baik.
Komitmen para tokoh masyarakat masih tinggi dalam mendukung TNI-Polri menjaga stabilitas keamanan di Kalbar.
Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Ajun Komisaris Besar Donny Charles Go menambahkan, Polda Kalbar juga telah meminta para tokoh masyarakat, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, agar mendukung langkah konstitusional dalam menyikapi proses sidang di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Upaya untuk berdialog dengan para tokoh masyarakat sudah dilakukan. Banyak tokoh masyarakat yang menolak upaya pengerahan massa dalam menyikapi hasil sidang di MK. Komitmen para tokoh masyarakat masih tinggi dalam mendukung TNI-Polri menjaga stabilitas keamanan di Kalbar,” ujar Donny.
Waspadai hoaks
Ketua Hoax Crisis Center (HCC) Kalbar Edho Sinaga mengingatkan agar masyarakat mewaspadai bahaya hoaks atau kabar palsu. Sebagai bagian dari masyarakat antihoaks, HCC menggerakkan lebih dari 30 relawan di media sosial untuk segera menangkal isu dengan narasi kebencian dan ketidakpercayaan terhadap lembaga hukum MK.
Kemudian, langkah selanjutnya, mulai hari ini sekitar lima orang tim inti relawan HCC akan memantau cuitan atau pesan disinformasi di seluruh platform media sosial dan aplikasi pesan. Hal itu dilakukan hingga putusan MK keluar.
HUMAS POLDA KALBAR/DONNY CHARLES GO
Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Didi Haryono saat mengecek kesiapan pasukan Kepolisian Resor Pontianak Kota, Selasa (11/6/2019).
HCC juga bekerja sama dengan Direktorat Intelkam Polda Kalbar serta unit cyber crime (kejahatan siber) untuk memantau akun media sosial yang memulai penyebaran informasi hoaks dan ujaran kebencian. HCC akan bekerja sama dengan polisi untuk selanjutnya ditindak oleh pihak kepolisian Kalbar.
“Mari berikan kepercayaan kepada MK sebagai lembaga hukum negara dan pintu terakhir dari sejumlah gugatan. Kemudian, apa pun keputusannya, sebagai masyarakat yang taat hukum dan menjadikan hukum sebagai panglima, harus menghormatinya,” ujar Edho.
